Soal Nasib CPO, Wasekjen PAN: Prabowo Akan Lebih Bernegosiasi

Jumat, 22 Maret 2019, 21:13 WIB | Laporan: Aprilia Rahapit

Wasekjen PAN, Faldo Maldini/RMOL

RMOL. Wasekjen Partai Amanat Nasional (PAN), Faldo Maldini menilai wajar dengan kondisi komoditi perkebunan minyak kelapa sawit (Crued Palm Oil/CPO) yang mulai tak mendapat tempat di Uni Eropa.

Ia pun meminta kepada semua pihak untuk tidak terlalu polos dengan menolak diskriminasi CPO di dunia. Sebab, hal itu merupakan risiko yang wajar dalam bisnis global.

"Kita jangan lupa ini adalah tata dagang global kok, jadi kita nggak bisa menolak dengan naif tentang globalisasi pangan, mungkin aktivis lingkungan ngritik saya dengan statement ini, tapi ini kita udah pake beginian (CPO) aja duit negara kita masih kurang, mau pakai apa lagi?" ungkapnya kepada Kantor Berita Politik RMOL usai diskusi 'Politisi Milenial Menjawab Tantangan Bonus Demografi' di Kampus Atma Jaya, Jakarta, Jumat (22/3).

Menurutnya, Indonesia memiliki kekayaan CPO yang melimpah, di mana pendapatan ekonomi Indonesia didapatkan atas ekspor CPO tersebut.

"Kita punya minyak kelapa sawit ya wajar dong kita ekspor kelapa sawit. Pendapatan kita dari situ, masa kita pakai bunga matahari," kata dia.

Atas dasar ini, ia pun beranggapan bahwa peran presiden di dunia, khususnya di sektor perdagangan perlu ditonjolkan. Hal itulah yang menurutnya ada pada sosok Capres Prabowo Subianto yang berpasangan dengan Sandiaga Uno.

"Yaudah kita pertama diplomasi dengan harapan new pride presiden will be akan bisa lebih bernegosiasi (di dunia)," tutur Faldo.

"Indonesia sebagai country, sebagai sebuah negara ya harus mampu terlibat dalam perdamaian dunia. Menyadari bahwa ini adalah tata dagang dunia, tapi yang paling penting ya jangan sampai kepentingan negara kita kena," lanjut dia.

Sebelumnya UE telah meluncurkan Delegated Regulation Supplementing Directive of The EU Renewable Energy Direcyive II (RED II) yang dibuat 13 Maret lalu oleh Komisi Eropa kepada parlemen Eropa. Parlemen Eropa masih meninjau kebijakan tersebut selama dua bulan.

Dengan waktu dua bulan itu, di bawah kabinet kerja Presiden Joko Widodo, Indonesia tengah berupaya agar CPO tidak didiskriminasi dan akan melaporkan UE kepada World Trand Organization (WTO) jika CPO resmi dihapuskan.
Editor: Diki Trianto

Kolom Komentar


loading