Kepala BKPM 'Disemprot' Jokowi, RR: Tom, Tidak Usah Kaget

Kamis, 14 Maret 2019, 11:10 WIB | Laporan: Widya Victoria

Thomas Lembong/Net

RMOL. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong tak menyangka harus menghadapi keluhan tajam Presiden Jokowi dalam acara Rapat Koordinasi Investasi 2019 yang digelar BKPM di Tangerang Selatan, baru-baru ini.

Saking kesalnya, Jokowi sampai melontarkan kata 'bodoh' di hadapan para peserta Rakor BKPM.

Jokowi mengeluhkan neraca perdagangan defisit puluhan tahun tanpa penyelesaian.
Partai Berkarya

"Saya lumayan kaget karena kemarin di acara Rakornas BKPM dalam sambutannya Presiden mengeluhkan neraca dagang, kekalahan investasi, sampai keluar dari mulut beliau kata 'bodoh'," kata Tom di Hotel Shangri-La, Jakarta, Rabu (13/3).

Tak hanya itu, curhat Tom, Jokowi juga membandingkan  investasi dan ekspor Indonesia yang tertinggal dari negara-negara tetangga di ASEAN. Hal ini diakui Tom.

"Pola kerja kita sebagai pejabat masih terjebak di pola-pola abad ke-20, didominasi rapat-rapat, meeting-meeting, lalu juga surat-menyurat. Ini terus terang sangat-sangat ketinggalan zaman," kata Tom.

Mantan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri Indonesia era Presiden Abdurrahman Wahid, Rizal Ramli pun angkat bicara menanggapi 'semprotan' Jokowi terhadap kinerja kepala BKPM.

"Tom,, ndak usah kaget.. Kalau kebijakan utamanya hanya paket-paket (sudah 16) yang hanya bagus di atas kertas," kicau Rizal melalui akun Twitter miliknya.

Bukan tanpa alasan. Dari catatan yang ada, Rizal Ramli  pernah mengingatkan pemerintahan Jokowi minim dalam mengantisipasi defisit transaksi berjalan (current account deficit) melalui kebijakan domestik.

Karena tidak melakukan kebijakan reformasi di sektor riil, terutama di sektor perdagangan dan manufaktur, negara terlalu bergantung pada utang.

Meski masuknya aliran modal ke surat utang negara bisa memperkuat rupiah, pengaruhnya hanya sementara. Bahkan, dalam jangka menengah bisa mengganggu stabilitas ekonomi.

Dengan kata lain, menurut Rizal Ramli, rezim Jokowi gagal mengambil kebijakan makroekonomi. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat defisit neraca perdagangan sepanjang Januari-November 2018 mencapai 7,52 miliar dolar AS.

Padahal, negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, dan Vietnam masih mencatatkan surplus. Bahkan, CAD Filipina hanya 1,25 miliar dolar AS.

"More significant moves are needed (langkah lebih signifikan yang dibutuhkan)," sambung RR.

Kolom Komentar


Video

Aplikasi Pengawal TPS Di Pemilu 2019

Senin, 25 Maret 2019
Video

Utamakan Guru Honorer Ketimbang Pengangguran

Senin, 25 Maret 2019
Video

Kampanye Terbuka, Kedua Paslon Langgar Peraturan

Senin, 25 Maret 2019
loading