Dr. H. Oesman Sapta

Unicorn Dikuasai Asing, Pemerintah Jangan Sekadar Bangga

 JUM'AT, 01 FEBRUARI 2019 , 18:32:00 WIB | LAPORAN: WIDYA VICTORIA

Unicorn Dikuasai Asing, Pemerintah Jangan Sekadar Bangga

Ecky Awal Mucharam/Net

RMOL. Penguasaan asing atas perusahaan-perusahaan rintisan (start up) lokal tak bisa dibiarkan longgar. Pemerintah dituntut serius mengontrolnya.

"Kita jangan sekedar bangga atas keberadaan start up-start up unicorn tersebut, karena faktanya mereka sudah dikuasai asing. Lagi-lagi kita hanya menjadi pasar semata. Pemerintah harus segera mengambil langkah strategis dan taktis mengatasi hal ini," ujar anggota Komisi XI DPR,  Ecky Awal Mucharam dalam keterangannya di Jakarta.

Ecky mencatat, asing saat ini menguasai sebagian besar kepemilikan atas semua start up yang memiliki valuasi di atas 1 miliar dolar AS atau setara Rp 14 triliun, yang tenar dengan sebutan unicorn.

Saat ini ada empat start up di Indonesia yang menyandang status unicorn yaitu Go-Jek, ada Traveloka, Bukalapak dan Tokopedia.

Ecky memaparkan, setidaknya ada tiga persoalan terkait penguasaan asing ini.

Pertama, kata dia, adalah disrupsi ekonomi yang menimbulkan winner dan loser. Dengan keunggulan teknologi mereka akan menjadi pemenang dalam kompetisi sementara pemain tradisional tersisih.

"Ini sama saja membiarkan asing merebut lebih banyak kue ekonomi. Apalagi pemberlakuan pajak antara bisnis start up dan tradisional tersebut berbeda," tegasnya.

Pajak untuk perusahaan-perusahaan tersebut justru sangat longgar. Selain tidak adil juga dicermatinya terjadi kebocoran penerimaan negara.

"Perlu ada level playing field atau aturan main yang sama," tambah Ecky.

Kedua, menurut Ecky, unicorn e-commerce tersebut pada praktiknya didominasi barang-barang impor yang bisa membanting harga. Akibatnya produk lokal tersisih. Ia memperkirakan 90an persen barang-barang yang diperjualbelikan di sana adalah impor.

"Selain memperburuk defisit transaksi berjalan juga tidak ada manfaat nilai tambahnya bagi ekonomi keseluruhan khususnya sektor manufaktur kita," lanjut Ecky.

Ketiga, terkait data yang mereka kuasai. "Transaksi ekonomi digital kita luar biasa besar. Persoalannya penggunaan dan perlindungan keamanan data ini belum jelas regulasinya," terangnya.

Sehingga ada kekhawatiran disalahgunakan yang bertentangan dengan kepentingan nasional. Oleh karena itu, hemat dia, pemerintah harus segera merancang regulasi yang komprehensif dan dapat menjawab tiga isu tersebut.

"Entah misalkan pembatasan kepemilikan asing, insentif dan disinsentif fiskal untuk memperkuatkan manfaat bagi ekonomi nasional, maupun aturan yang lebih teknis terkait keamanan data. Kembali ke amanah pasal 33 UUD 45, jangan kalah oleh liberalisasi ekonomi dengan cover ekonomi digital," tutup Ecky.[wid]


Ani Yudhoyono Dijaga SBY Dan Cucu

Ani Yudhoyono Dijaga SBY Dan Cucu

, 16 FEBRUARI 2019 , 21:00:00

BENANG MERAH (EPS.167): Tak Seirama Di Kubu Petahana
Tertawa Usai Diperiksa KPK

Tertawa Usai Diperiksa KPK

, 15 FEBRUARI 2019 , 02:52:00

Jumatan Di Kauman

Jumatan Di Kauman

, 15 FEBRUARI 2019 , 13:45:00

Beredar CCTV Detik-detik Ledakan Di Dekat Arena Debat Capres
Golkar: Nasdem Lepas Tangan Di <i>Injury Time</i>

Golkar: Nasdem Lepas Tangan Di Injury Time

Politik15 Februari 2019 10:37

Rizal Ramli: Mohon Maaf Pak Jokowi, Anda Tidak Kredibel
Jokowi Ulas Latar Iriana Dan Cucu, Korsa: Pilihan Warga Muhammadiyah Tidak Berubah
Beban Berat Jokowi Menghadapi Debat Kedua

Beban Berat Jokowi Menghadapi Debat Kedua

Hersu Corner17 Februari 2019 15:54

AI Di Ngawi

AI Di Ngawi

Dahlan Iskan18 Februari 2019 05:00

Ahmad Dhani Dikebut, Apa Kabar Kasus Pengeroyokan Yang Diduga Dilakukan Herman Hery?
Milenial Safety Road Di Bali Raih Rekor MURI

Milenial Safety Road Di Bali Raih Rekor MURI

Nusantara18 Februari 2019 05:50

Swasembada Dan Capaian Pertanian Indonesia
AI Di Ngawi

AI Di Ngawi

Dahlan Iskan18 Februari 2019 05:00

Terindikasi Kecurangan, BPN Evaluasi Dengan KPU
Catatan Pejalan

Catatan Pejalan

Rumah Kaca18 Februari 2019 03:20