Aksi Nginap Tahun Lalu Tak Diengkos, AMK Kembali Long March Sambil Bawa Keranda

Kamis, 10 Januari 2019, 06:10 WIB | Laporan: Widya Victoria

Foto: RMOL

RMOL. Ratusan pekerja yang tergabung dalam Awak Mobil Tangki (AMK) di PT Pertamina kembali menggelar aksi unjuk rasa dan menginap di Jalan Medan Merdeka, seberang Istana Negara, Jakarta Pusat.

Para pengunjuk rasa yang menggelar aksi berjalan kaki atau long march dari wilayah Tanjung Priuk, Jakarta Utara itu, menyusuri jalanan Ibukota mulai sekitar jam delapan pagi kemarin (Rabu, 9/1).

Dalam aksi kali ini, para pengunjuk rasa banyak yang tidak mengenakan alas kaki. Mereka juga membawa empat buah keranda, umbul-umbul, spanduk berisi tuntutan, serta dua buah mobil komando. Satu mobil komando tempat sound system, satu lagi membawa peralatan mendirikan tenda untuk menginap.
Lomba Foto SelfiePilpres2019

Dwi, salah seorang pengunjuk rasa, menyampaikan, sasaran aksi mereka adalah kantor Kementerian BUMN dan Istana Negara.

"Kami akan kembali menginap. Tuntutan kami pada aksi yang lalu tidak digubris. Tidak ada respon sama sekali," tutur Dwi.

Dia mengatakan, peserta aksi kali ini jumlahnya tidak jauh beda dengan aksi menginap akhir tahun 2018 lalu. “Kita masih sekitar 500-an orang lebih,” ujarnya.

Aksi long march yang digelar sejak pagi hari itu membuat arus lalu lintas tersendat. Sejumlah petugas kepolisian tampak sibuk melakukan pengawalan terhadap peserta aksi.

Koordinator aksi AMT, Legiran menyampaikan, mereka turun kembali ke jalan karena tidak didengarkan oleh para petinggi.

Memasuki tahun ketiga ini, mereka masih memperjuangkan upah lembur yang tak kunjung diberikan. Para pekerja yang masuk kategori pekerja BUMN itu pun tidak mengerti lagi bagaimana menuntut hak-hak mereka, selain menggelar aksi unjuk rasa.

"Tidak direspon. Kami akan terus aksi sampai tuntutan kami dipenuhi," ujar Legiran.

Ada sebanyak 2119 awak mobil tanki yang tidak mendapatkan upah lembur selama dua tahun lebih. Menurut dia, semuanya bekerja di sekitar Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara dan di beberapa bagian yang diperintahkan.

Sebelum aksi-aksi menginap ke kantor Kementerian BUMN dan Istana Negara, kata Legiran, mereka juga sudah pernah menggelar aksi mogok.

Aksi mogok itu dilakukan di depan salah satu jembatan Terminal BBM Plumpang. Aksi itu berlangsung hingga 26 Juni 2017 lalu.

Alasan utama aksi, karena ada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak terhadap sebanyak 353 AMT. Mereka dinyatakan tidak lulus seleksi lagi oleh perusahaan outsourcing.

Sebanyak 353 AMT dirumahkan dengan alasan tidak lulus seleksi itu membuat berang para pekerja. Sebab, sekitar 900 diangkat sebagai pegawai tetap. Alasan PHK terhadap 353 AMT dinilai tidak masuk akal.

Dia menuturkan, PT Pertamina Patra Niaga (PPN) -tempat mereka bekerja- juga menggunakan jasa perusahaan pemborong pekerjaan alias vendor baru yaitu PT Garda Utama Nasional. Tujuannya agar AMT yang sudah lama bekerja tak langsung menjadi pegawai tetap, melainkan harus mengikuti seleksi lagi.

"Mayoritas sudah puluhan tahun kerja tapi kayak karyawan baru. Karyawan tetap tapi enggak diakui masa kerja sebelumnya,” tuturnya.

Selain itu, para AMT juga menuntut adanya tambahan upah lembur bagi mereka yang bekerja di atas delapan jam. "Kita juga enggak pernah dapat lembur,” kata Legiran.

Sementara itu, pihak perusahaan outsourcing sudah merasa memenuhi hak-hak AMT. Bagian Operasi PT Sapta Sarana Sejahtera (SSS), mitra outsourching PT PPN, Abdul Choir mengatakan, gaji dan kesejehtaraan AMT yang mendistribusikan bahan bakar minyak (BBM) Pertamina sebenarnya cukup bagus. Paling tidak mereka menerima penghasilan di atas upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta.

AMT bekerja sesuai perjanjian dan ada waktu istirahat yang cukup. "Selain itu juga mendapatkan pelayanan dan kesejahteraan kesejahteraan lainnya," sambung Abdul Choir.

Dia menyebutkan, ada sekitar 1.200 orang AMT bekerja di bawah kendali SSS. Mereka menjadi AMT yang mendistribusikan BBM khususnya dari Depo Plumpang ke sejumlah SPBU di wilayah DKI Jakarta, sebagian Tangerang, Banten, dan sebagian Jawa Barat.

Dari jumlah tersebut, sekitar 800 orang AMT bekerja dalam dua shift setiap hari. Selebihnya ada sekitar 400 orang yang off atau libur.

“Para AMT itu sesuai perjanjian kerja bersama (PKB) bekerja 12 jam dan tidak ada waktu lembur. Mereka bekerja selama enam hari kerja dan tiga hari off. Jadi, mereka bisa bekerja optimal dan waktu istirahat yang cukup,” jelas Choir.[wid]

Kolom Komentar


Video

Sebelum Sandi, Jokowi Pernah Janji Hapus Ujian Nasional

Jumat, 22 Maret 2019
Video

PSI: Jokowi Anjlok Karena Korupsi Parpol Pendukung

Jumat, 22 Maret 2019
loading