Hanura

Pemerintah Jaring Investor Australia Bangun 10 Destinasi Wisata Prioritas Nasional

 SENIN, 12 NOVEMBER 2018 , 17:39:00 WIB | LAPORAN: APRILIA RAHAPIT

Pemerintah Jaring Investor Australia Bangun 10 Destinasi Wisata Prioritas Nasional

Bambang Brodjonegoro/Net

RMOL. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas menginisiasi Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA) untuk 10 Destinasi Pariwisata Prioritas Nasional.

Dalam PINA itu Kemen PPN/Bappenas menggandeng Australia untuk ikut mendorong pembangunan 10 Destinasi Wisata Prioritas Nasional. Terlebih Indonesia-Australia sudah memiliki Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia (IA-CEPA).

Menteri PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, Indonesia adalah pasar ekspor Australia. Sepanjang 2017, total perdagangan barang dan jasa dua arah Australia dengan Indonesia mencapai AUD 16,4 miliar.

Hal ini menempatkan Indonesia sebagai mitra dagang terbesar ke-13 bagi Australia. Total ekspor dari Indonesia ke Australia dari Januari hingga Mei 2018 mencapai USD 1.163,5 juta, sementara total impor Indonesia dari Australia sebesar USD 2.351,6 juta.

"Melalui perjanjian kemitraan, saya berharap IA-CEPA dapat meningkatkan daya saing dan investasi pada sektor prioritas pariwisata terutama pada 10 Destinasi Pariwisata PrioritasIndonesia, karena saya yakin potensi pariwisata Indonesia sangat besar dan dapat menarik investor Australia untuk berinvestasi," jelas Bambang melalui keterangan tertulis, Senin (12/11).

Bambang menmambahkan, selama lima tahun terakhir tren investasi sektor pariwisata Indonesia mengalami kenaikan. Nilai realisasi investasi 10 Destinasi Pariwisata Priorias Nasional mencapai 46,7 persen dari total investasi sektor pariwisata pada 2012-2017.

"Namun sebagian besar realisasi terjadi di Jakarta. Untuk itu, penting bagi kami untuk meningkatkan aliran investasi pada destinasi pariwisata prioritas lainnya," jelas Bambang.

Meningkatkan iklim investasi ini juga untuk mengenjot kebutuhan anggaran dalam bidang pariwisata. Sejauh ini pemerintah hanya dapat memenuhi 41,3 persen dari total kebutuhan infrastruktur atau sebesar USD 148,2 miliar. Sementara sisanya diharapkan dapat dipenuhi 22,2 persen oleh BUMN atau sebesar USD 79,8 miliar dan 36,5 persen oleh Sektor Swasta atau sebesar USD 131,1 miliar sehingga diperlukan PINA.

Meskipun PINA sebagai skema pembiayaan ekuitas proyek infrastruktur dan strategis dipandang kurang menarik atau berisiko, namun dari sisi keuangan dan komersial layak bagi sektor swasta dan BUMN.

Pemanfaatan PINA penting untuk meningkatkan kapasitas pembiayaan pembangunan dengan memobilisasi dana jangka panjang, mendorong daur ulang investasi proyek brownfield, serta meningkatkan kapasitas permodalan pembangunan dengan estafet instrumen keuangan di setiap fase pembangunan.

Empat kriteria proyek yang dapat menggunakan PINA yakni kemampuan mendukung target prioritas pembangunan, kemampuan komersial, manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat. [nes]


Kemendagri: Ada Pihak Yang Sengaja Buang KTP-El
Rezim Jokowi Dicap Fasis, Paket Ekonominya Pesanan Imperialis
Peluncuran Museum Maritim

Peluncuran Museum Maritim

, 08 DESEMBER 2018 , 02:27:00

Dukungan Jakmania Untuk Persija

Dukungan Jakmania Untuk Persija

, 09 DESEMBER 2018 , 00:44:00

Rapi-Rapi Jelang Deklarasi

Rapi-Rapi Jelang Deklarasi

, 08 DESEMBER 2018 , 15:48:00