Hanura

JK: Layanan Birokrasi Masih Panjang & Rumit

Pengusaha Terjebak Suap Perizinan

 KAMIS, 08 NOVEMBER 2018 , 10:08:00 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

JK: Layanan Birokrasi Masih Panjang & Rumit

Foto/Net

RMOL. Pemerintah sudah me­mangkas banyak regulasi dan melakukan peningkatan layanan untuk memperce­pat proses perizinan. Hanya saja, hasilnya ternyata be­lum seperti yang diharap­kan. Banyak pelaku usaha masih mengeluhkan lamanya mengurus perizinan.

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengaku mengetahui kondisi tersebut. Menurutnya, lamanya proses perizinan disebabkan kinerja birokrasi di Indonesia masih terje­bak prosedur yang panjang. Selain itu, sistem birokrasi belum mendukung.

"Banyak eselonisasi di dalam birokrasi. Itu juga menjadi salah satu faktor yang sering memperumit dan memperlambat pelayanan birokrasi. Hal ini harus dibe­nahi agar bisa lebih efisien," ungkap JK di sela pembu­kaan The International Public Services (IPS) Forum 2018 di Assembly Hall Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, kemarin.

JK menuturkan, pelaku usaha inginkan proses per­izinan bisa selesai dengan cepat. Karena, mereka ingin bisa segera memulai bisnis. Birokrasi harus bisa mema­hami kebutuhan tersebut.

JK prihatin lamanya proses mengurus izin membuat pelaku usaha terjebak kasus korupsi.

Tidak sedikit akhirnya ambil jalan pintas, memang­kas jalur birokrasi dengan cara memberi suap agar per­izinan cepat selesai.

JK menegaskan, pemerin­tah selama ini tidak berpang­ku tangan terhadap masalah tersebut. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya. Di antaranya mengefisienkan birokrasi pemerintah dengan melakukan moratorium penerimaan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Selain itu, menerapkan layanan online untuk mempercepat pelayanan birokrasi. Kemu­dian, melakukan moratorium pemekaran daerah. Hal ini dilakukan untuk memper­pendek jalur birokrasi sehingga tercipta pemerintahan yang baik dan bersih.

JK menyerukan birokrasi dan dunia usaha bisa berko­laborasi untuk menciptakan iklim investasi yang aman dan cepat. Dia mencontoh­kan ada daerah membuat Mal Pelayanan Publik untuk mensinergikan berbagai layanan yang ada sehingga lebih cepat dan baik.

"Upaya-upaya perbaikan pelayanan itu dapat menjadi contoh dalam mewujudkan birokrasi yang efisien," ujar JK.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Shinta Kamdani meminta pemerintah agar terus melakukan perbaikan layanan. Karena, faktanya pelayanan izin usaha masih berbelit-belit.

Shinta menuturkan, ke­bijakan dibikin pemerintah sejatinya sudah baik. Hanya saja implementasinya yang buruk seperti program Online Single Submission (OSS).

"Tujuan OSS baik tetapi implementasinya bermasalah. Implementasi bermasalah karena mungkin aturan tumpang tindih sehingga koordinasi pusat dengan daerah tidak jalan," imbuh­nya. ***
Pembantaian Keluarga Nainggolan Diperagakan

Pembantaian Keluarga Nainggolan Diperagakan

, 19 NOVEMBER 2018 , 15:00:00

Pemprov Bali Berwenang Usir Pengusaha Tiongkok
Elpala Latihan ORAD

Elpala Latihan ORAD

, 17 NOVEMBER 2018 , 12:29:00

Meninjau PLBN Distrik Sota, Papua

Meninjau PLBN Distrik Sota, Papua

, 17 NOVEMBER 2018 , 18:25:00

Antisipasi Banjir Jakarta

Antisipasi Banjir Jakarta

, 17 NOVEMBER 2018 , 13:57:00