Hanura

Amerika & RI Panas Lagi

Desak WTO Jatuhkan Sanksi Rp 5 Triliun

 RABU, 08 AGUSTUS 2018 , 09:13:00 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Amerika & RI Panas Lagi

Foto/Net

RMOL. Hubungan dagang Indonesia dengan Amerika Serikat (AS) rentan panas lagi. Pemicunya, Negeri Paman Sam tersebut mengajukan permohonan kepada World Trade Organization (WTO) agar memberikan sanksi denda kepada Indonesia sebesar 350 juta dolar AS atau sekitar Rp 5,04 triliun karena melakukan proteksi perdagangan.

 Permohonan tersebut disampaikan AS karena Indo­nesia dinilai gagal memenuhi putusan WTO terkait impor produk hortikultura, hewan, dan produk hewan dalam Dis­pute Settlement 478. Sesuai keputusan WTO, Indonesia wajib melaksanakan keputusan tersebut pada 22 Juli 2018. AS merasa dirugikan dengan kebi­jakan non tarif yang dilakukan Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasu­tion menepis pemerintah tidak melaksanakan rekomendasi WTO. Menurutnya, tahap-ta­hap penyelesaian sudah di­lakukan.

"Pemerintah telah merespons keputusan WTO dengan mengubah aturan di tingkat menteri. Tapi kalau tingkatnya Pera­turan Pemerintah atau Undang-Undang, kan perlu waktu. Tapi, usulannya sudah disampaikan," ungkap Darmin.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemente­rian Perdagangan (Kemendag) Oke Nurwan juga memberikan keterangan serupa.

"Kami sedang mendiskusikan waktu perubahan regulasi yang bisa diterapkan," ungkapnya.

Ekonom Institute for De­velopment of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhis­tira Adhinegara menilai, AS mengajukan permohonan untuk menaikkan posisi tawar terkait negosiasi dagang.

"AS ingin agar produk per­tanian mereka bisa kembali diekspor ke Indonesia. Dengan potensi banjirnya produk AS, maka akan mengancam neraca perdagangan," kata Bhima.

Bhima berpandangan, ada beberapa langkah yang bisa diambil Indonesia menyikapi manuver AS. Pertama, melaku­kan negosiasi bilateral dengan AS agar mencabut permohonan sanksi terhadap Indonesia. Saat ini masih berlangsung negosiasi terkait Generalized System of Preferences (GSP), sehingga masalah itu bisa masuk poin pembahasan.

Kedua, pemerintah mela­lui perwakilan di WTO bisa melakukan banding. Mereka harus bisa menyakinkan bahwa Indonesia perlu mengendalikan impor dengan tujuan kemandi­rian pangan nasional. Dan, ke­tiga, membujuk Selandia Baru agar tidak ikut memberi sanksi ke Indonesia.

"Lobi ke Selandia baru sangat penting dan mendesak agar Selandia Baru tidak mengambil langkah seperti AS," tuturnya.

Sekadar informasi, kasus ini bermula pada tahun 2016. Saat itu Indonesia menerbitkan 18 aturan yang dianggap sebagai hambatan non tarif untuk se­jumlah produk pertanian dan peternakan asal AS dan Se­landia Baru. Beberapa produk impor tersebut di antaranya apel, anggur, kentang, bawang, bunga, jus, buah-buah kering, hewan ternak, ayam, dan dag­ing sapi.

Indonesia beralasan penera­pan aturan ini bertujuan untuk melindungi petani dan peternak lokal. Sebaliknya, AS dan Selan­dia Baru menilai aturan tersebut tidak sesuai dengan Persetu­juan Umum tentang Tarif dan Perdagangan yang disepakati antar anggota WTO. Kemudian, kedua negara tersebut mengadu­kan kebijakan Indonesia ini ke WTO. Dan, hasilnya, Indonesia dinyatakan kalah. Hingga kini, baru AS yang resmi mengaju­kan sanksi terhadap Indonesia ke WTO.

Sementara Selandia Baru be­lum menunjukkan sinyal akan mengajukan permintaan yang sama. Padahal, kabarnya Selan­dia Baru juga mengalami keru­gian yang lebih besar hingga 1 New Zealand Dollar atau setara Rp 9,7 triliun atas kebijakan Indonesia.

Hubungan dagang AS dan Indonesia belakangan ini mengalami pasang surut. Belum lama ini, AS mengancam mencabut fasilitas bebas bea masuk ter­hadap 124 produk Indonesia. Bukan sekadar getak sambal, evaluasi kebijakan tersebut saat ini sedang dilakukan AS.

Baru-baru ini, Menteri Per­dagangan Enggartiasto Lukita terbang ke Negeri Paman Sam melakukan diplomasi dengan pihak-pihak terkait. Enggar meminta dukungan mereka agar pemerintah AS tidak mencabut kebijakan tersebut. ***

Komentar Pembaca
Kenaikan BBM

Kenaikan BBM

SENIN, 10 DESEMBER 2018

Ekspor 2019 Masih Berpotensi Minus

Ekspor 2019 Masih Berpotensi Minus

SENIN, 10 DESEMBER 2018

Studi Banding ke Jepang, BPJS Ketenagakerjaan Ajak 10 Agen Perisai Terbaik
Wirausahawan Online Didorong Maksimalkan Kredit UMKM
Tiga Tantangan Ekonomi 2019

Tiga Tantangan Ekonomi 2019

MINGGU, 09 DESEMBER 2018

Politik Olok-olok Tidak Ganggu Kinerja Ekonomi
Sri Mulyani Benar-benar

Sri Mulyani Benar-benar "Ajaib"

, 08 DESEMBER 2018 , 13:00:00

OPM Harus Ditumpas Secara Militer

OPM Harus Ditumpas Secara Militer

, 07 DESEMBER 2018 , 19:00:00

Peluncuran Museum Maritim

Peluncuran Museum Maritim

, 08 DESEMBER 2018 , 02:27:00

Dukungan Jakmania Untuk Persija

Dukungan Jakmania Untuk Persija

, 09 DESEMBER 2018 , 00:44:00

Cincin Giok Rachmawati

Cincin Giok Rachmawati

, 07 DESEMBER 2018 , 09:24:00

Letjen (Purn) Suharto: Panglima Kita Bukan Wakapolri, Maaf Saya Sedikit Tajam
Ini Keajaiban Yang Hanya Terjadi Di Indonesia
Liga dengan Atraksinya

Liga dengan Atraksinya

Dahlan Iskan10 Desember 2018 05:33

Pengamat: Erick Thohir Tidak <i>Fair</i>, Ma'ruf Bemper Jangan Dipaksa Jadi Mesin
Benar Kan? Kalau Yang Terlapor Oposisi Cepat Sekali Diproses
Usulan Suharto Tepat, TNI Harus Ambil Alih Serangan Nduga
DPR Tidak Perlu Terburu-buru Sahkan RUU Konservasi
Semangat Wirausaha Muda Harus Jangkau Seluruh Indonesia
Liga dengan Atraksinya

Liga dengan Atraksinya

Dahlan Iskan10 Desember 2018 05:33

Demokrasi Elektoral Warung Kopi

Demokrasi Elektoral Warung Kopi

Suara Publik10 Desember 2018 05:28

Titik Lemah Jokowi

Titik Lemah Jokowi

Suara Publik10 Desember 2018 05:25