Hanura

Amerika & RI Panas Lagi

Desak WTO Jatuhkan Sanksi Rp 5 Triliun

 RABU, 08 AGUSTUS 2018 , 09:13:00 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Amerika & RI Panas Lagi

Foto/Net

RMOL. Hubungan dagang Indonesia dengan Amerika Serikat (AS) rentan panas lagi. Pemicunya, Negeri Paman Sam tersebut mengajukan permohonan kepada World Trade Organization (WTO) agar memberikan sanksi denda kepada Indonesia sebesar 350 juta dolar AS atau sekitar Rp 5,04 triliun karena melakukan proteksi perdagangan.
 Permohonan tersebut disampaikan AS karena Indo­nesia dinilai gagal memenuhi putusan WTO terkait impor produk hortikultura, hewan, dan produk hewan dalam Dis­pute Settlement 478. Sesuai keputusan WTO, Indonesia wajib melaksanakan keputusan tersebut pada 22 Juli 2018. AS merasa dirugikan dengan kebi­jakan non tarif yang dilakukan Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasu­tion menepis pemerintah tidak melaksanakan rekomendasi WTO. Menurutnya, tahap-ta­hap penyelesaian sudah di­lakukan.

"Pemerintah telah merespons keputusan WTO dengan mengubah aturan di tingkat menteri. Tapi kalau tingkatnya Pera­turan Pemerintah atau Undang-Undang, kan perlu waktu. Tapi, usulannya sudah disampaikan," ungkap Darmin.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemente­rian Perdagangan (Kemendag) Oke Nurwan juga memberikan keterangan serupa.

"Kami sedang mendiskusikan waktu perubahan regulasi yang bisa diterapkan," ungkapnya.

Ekonom Institute for De­velopment of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhis­tira Adhinegara menilai, AS mengajukan permohonan untuk menaikkan posisi tawar terkait negosiasi dagang.

"AS ingin agar produk per­tanian mereka bisa kembali diekspor ke Indonesia. Dengan potensi banjirnya produk AS, maka akan mengancam neraca perdagangan," kata Bhima.

Bhima berpandangan, ada beberapa langkah yang bisa diambil Indonesia menyikapi manuver AS. Pertama, melaku­kan negosiasi bilateral dengan AS agar mencabut permohonan sanksi terhadap Indonesia. Saat ini masih berlangsung negosiasi terkait Generalized System of Preferences (GSP), sehingga masalah itu bisa masuk poin pembahasan.

Kedua, pemerintah mela­lui perwakilan di WTO bisa melakukan banding. Mereka harus bisa menyakinkan bahwa Indonesia perlu mengendalikan impor dengan tujuan kemandi­rian pangan nasional. Dan, ke­tiga, membujuk Selandia Baru agar tidak ikut memberi sanksi ke Indonesia.

"Lobi ke Selandia baru sangat penting dan mendesak agar Selandia Baru tidak mengambil langkah seperti AS," tuturnya.

Sekadar informasi, kasus ini bermula pada tahun 2016. Saat itu Indonesia menerbitkan 18 aturan yang dianggap sebagai hambatan non tarif untuk se­jumlah produk pertanian dan peternakan asal AS dan Se­landia Baru. Beberapa produk impor tersebut di antaranya apel, anggur, kentang, bawang, bunga, jus, buah-buah kering, hewan ternak, ayam, dan dag­ing sapi.

Indonesia beralasan penera­pan aturan ini bertujuan untuk melindungi petani dan peternak lokal. Sebaliknya, AS dan Selan­dia Baru menilai aturan tersebut tidak sesuai dengan Persetu­juan Umum tentang Tarif dan Perdagangan yang disepakati antar anggota WTO. Kemudian, kedua negara tersebut mengadu­kan kebijakan Indonesia ini ke WTO. Dan, hasilnya, Indonesia dinyatakan kalah. Hingga kini, baru AS yang resmi mengaju­kan sanksi terhadap Indonesia ke WTO.

Sementara Selandia Baru be­lum menunjukkan sinyal akan mengajukan permintaan yang sama. Padahal, kabarnya Selan­dia Baru juga mengalami keru­gian yang lebih besar hingga 1 New Zealand Dollar atau setara Rp 9,7 triliun atas kebijakan Indonesia.

Hubungan dagang AS dan Indonesia belakangan ini mengalami pasang surut. Belum lama ini, AS mengancam mencabut fasilitas bebas bea masuk ter­hadap 124 produk Indonesia. Bukan sekadar getak sambal, evaluasi kebijakan tersebut saat ini sedang dilakukan AS.

Baru-baru ini, Menteri Per­dagangan Enggartiasto Lukita terbang ke Negeri Paman Sam melakukan diplomasi dengan pihak-pihak terkait. Enggar meminta dukungan mereka agar pemerintah AS tidak mencabut kebijakan tersebut. ***

Komentar Pembaca
Jangan Pilih Pemimpin Munafiqun

Jangan Pilih Pemimpin Munafiqun

, 18 AGUSTUS 2018 , 17:00:00

Rachmawati: Vivere Pericoloso

Rachmawati: Vivere Pericoloso

, 17 AGUSTUS 2018 , 17:00:00

Cakra 19 Untuk Jomin

Cakra 19 Untuk Jomin

, 12 AGUSTUS 2018 , 19:48:00

Sambut Kemeriahan Asian Games

Sambut Kemeriahan Asian Games

, 15 AGUSTUS 2018 , 04:34:00

Pemberian Star Of Soekarno Kepada Prabowo

Pemberian Star Of Soekarno Kepada Prabowo

, 17 AGUSTUS 2018 , 10:48:00