Hanura

JK: Kita Bisa Stop Beli Airbus

Lawan Diskriminasi Sawit RI Oleh Eropa

 KAMIS, 12 APRIL 2018 , 10:41:00 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

JK: Kita Bisa Stop Beli Airbus

Jusuf Kalla/Net

RMOL. Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) meminta Uni Eropa untuk menghentikan diskriminasi terhadap produk sawit Indonesia. Jika tidak, RI akan stop beli pesawat Airbus.
Sikap tegas pemerintah ini me­nyusul keputusan Parlemen Uni Eropa yang menyetujui rencana penghapusan biodiesel berbahan minyak sawit mentah pada 2021. Kebijakan tersebut merugikan Indonesia.

"Kita ingatkan pada Uni Eropa jangan diskriminatif, karena kita juga bisa mengambil kebijakan yang sama," ujar JK di Jakarta, kemarin.

JK menegaskan, jika Parlemen Uni Eropa tetap memberlakukan larangan Crude Palm Oil (CPO) tersebut, maka Indonesia tak segan akan melakukan tindakan balasan. Salah satunya yakni memberhentikan pembelian pesawat Airbus. Apalagi, saat ini, RI merupakan konsumen terbesar bagi Airbus.

"Kita termasuk pembeli yang terbesar contohnya oleh Lion, Garuda dan juga lain-lainnya," ujarnya.

Larangan CPO oleh Parlemen Uni Eropa kemungkinan akan menghambat perundingan In­donesia-European Union Com­prehensif Economic Partner­ship Agreement (I-EU CEPA). Padahal perundingan itu sudah dilakukan sejak 4 tahun lalu.

"Itu lama karena ada syarat-syarat yang sulit dipenuhi, sep­erti permintaan kita maupun permintaan mereka," ujar JK.

Hal senada dikatakan oleh Menteri Perdagangan Enggar­tiasto Lukita. Dia menegaskan, Indonesia akan menghentikan impor komoditas dari Eropa, apabila parlemen negara-negara tersebut bersikeras menghen­tikan masuknya CPO dari In­donesia.

"Kalau mereka mulai sep­erti itu, saya juga sampaikan ke Norwegia bahwa saya juga akan melarang ikannya masuk ke Indonesia. Juga dengan pembe­lian pesawat terbang, antara lain Airbus," kata Enggar.

Menurutnya, Indonesia memi­liki posisi tawar tinggi dengan negara-negara Eropa terkait CPOtersebut. Pasalnya di be­berapa peradilan Eropa, minyak kelapa sawit mentah Indonesia berhak beredar di negara terse­but. "Di satu sisi kita sudah me­nang di beberapa perkara, tapi mereka tetap berkeras sampai 2021 biodiesel dikeluarkan dari sana, dari Eropa," katanya.

Pelaku industri kelapa sawit menyambut baik sikap tegas pemerintah terhadap perlakuan diskriminasi Uni Eropa terhadap produk sawit Indonesia. Industri siap mendukung pe­merintah.

Ketua Umum Gabungan Pen­gusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Joko Supriyono men­gatakan, sikap pemerintah sudah tepat terhadap Uni Eropa. Neg­ara Benua Biru tersebut tidak mau mendengarkan penjelasan Indonesia. "Sudah selayaknya Indonesia mulai menggunakan instrumen perdagangan misal retaliasi produk," ujar Joko.

Joko mengungkapkan, kon­disi neraca minyak nabati Uni Eropa dalam kondisi defisit yaitu sekitar 7 juta hingga 8 juta ton per tahun. Artinya, mereka masih memerlukan impor min­yak nabati, salah satunya minyak sawit. Saat ini Eropa impor 4 juta ton dari Indonesia.

Joko menambahkan, pelaku industri sawit domestik saat ini telah membidik bebera­pa pasar pengganti jika Uni Eropa menjalankan rencana larangan tersebut. Beberapa negara yang berpotensi men­caplok pangsa pasar sawit Uni Eropa di antaranya China, Pakistan, Timur Tengah, Paki­stan, India, dan negara-negara di Afrika. *** 

Komentar Pembaca
Gaduh Impor Beras, Nasdem Minta Jokowi Duduk Bersama Buwas Dan Enggar
Prihatin, Mandiri Tunas Finance Restrukturisasi Kredit Pelanggannya Di Lombok
Fahri: Waspada Pak Jokowi, Ada Tikus Mati Di Lumbung Padi<i>!</i>
Gaduh Impor Pangan, Salah Jokowi<i>!</i>

Gaduh Impor Pangan, Salah Jokowi!

JUM'AT, 21 SEPTEMBER 2018

Gudang Bulog Penuh

Gudang Bulog Penuh

JUM'AT, 21 SEPTEMBER 2018

Fahri: Kebijakan Beras Selalu Menjadi Isu Laten Jelang Pemilu
Grup Tari Saman Tuna Netra Pecahkan Rekor MURI
Massa Pro Dan Kontra Jokowi Bentrok

Massa Pro Dan Kontra Jokowi Bentrok

, 20 SEPTEMBER 2018 , 19:00:00

Ratusan Mahasiswa Bergerak Ke Istana Tuntut Presiden Jokowi Turun Tahta
Peluncuran Tagar #2019TetapPancasila

Peluncuran Tagar #2019TetapPancasila

, 13 SEPTEMBER 2018 , 16:15:00

HMI Demo Jokowi

HMI Demo Jokowi

, 14 SEPTEMBER 2018 , 03:12:00