Hanura

PT Pertamina Wajib Jual BBM Premium Di Jamali

Pemerintah Segera Terbitkan Perpres

 SELASA, 10 APRIL 2018 , 10:11:00 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

PT Pertamina Wajib Jual BBM Premium Di Jamali

Foto/Net

RMOL. Pemerintah dalam waktu dekat ini akan menerbitkan aturan yang mewajibkan PT Pertamina (Persero) untuk memasok Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium di wilayah Jawa, Madura, dan Bali (Jamali).
Aturan tersebut akan diter­bitkan dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres). Saat ini, berdasarkan Perpres Nomor 191 Tahun 2014, pemerintah hanya mewajibkan penjualan premium di luar Jamali saja.

"Perpres nanti intinya agar premium tidak hanya dipasok di luar Jamali saja. Tapi di seluruh wilayah Negara Kesatuan Re­publik Indonesia (NKRI)," tegas Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, kemarin.

Arcandra mengungkapkan, Perpres tersebut dibuat karena beberapa daerah di wilayah Ja­mali kekurangan stok bensin premium. Hal itu diketahui setelah pemerintah melaku­kan pengawasan langsung ke lapangan. Hal itu juga sesuai dengan data yang dimiliki Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas. Masalah ini, menurutnya, telah menjadi perhatian khusus Presi­den Jokowi.

"Kekurangan pasokan pre­mium di beberapa wilayah Indo­nesia itu memang benar terjadi. Sesuai arahan Presiden, seluruh daerah harus dijamin pasokan­nya," terangnya.

Arcandra menuturkan, pihaknya akan menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) ESDM setelah Perpres tersebut diteken Presiden. Dalam Permen terse­but, pihaknya akan mengatur lebih lanjut bagaimana pelaksa­naannya antara lain menetapkan kuota premium untuk wilayah Jamali.

Untuk diketahui, tahun ini pemerintah memberikan Per­tamina penugasan penjualan BBM jenis premium sebesar 7,5 juta kiloliter (kl) di wilayah luar Jamali, turun dari alokasi tahun lalu, 12,5 juta kl. Harga BBM premium penugasan saat ini dibanderol sebesar Rp 6.450 per liter di luar wilayah Jamali.

Karena tidak ada keharusan, pasokan premium di wilayah Jamali mengalami penurunan drastis dan sangat sulit ditemu­kan oleh konsumen. Nah, dengan adanya revisi Perpres Nomor 191 Tahun 2014, pemerintah akan menghitung tambahan kuota penugasan yang akan diberikan kepada Pertamina.

Harus Izin Pemerintah

Selain soal premium, Arcandra mengungkapkan, pihaknya juga akan mengeluarkan Permen mengenai kenaikan harga bensin non subsidi. Nantinya, untuk menaikkan harga bensin nonsub­sidi seperti pertalite, pertamax, hingga pertamax turbo, Per­tamina harus izin terlebih dahulu kepada pemerintah.

"Harus disetujui pemerintah (rencana kenaikan bensin non subsidi), bukan hanya dikon­sultasikan. Ini berlaku untuk semua badan usaha, termasuk Shell, AKR, Total, dan Vivo," tandasnya.

Arcandra menjelaskan, alasan pemerintah mau menerbitkan kebijakan tersebut karena meng­inginkan kenaikan harga bensin non subsidi mempertimbangkan inflasi dan daya beli masyarakat. Dengan begitu, pemerintah dapat lebih mudah mengontrol laju inflasi.

Dia menambahkan, kebijakan tersebut tak berlaku bagi bahan bakar umum sejenis avtur bagi industri. "Kami targetkan aturan bisa keluar secepatnya. Yang pasti sebelum Permen diundangkan, kamu akan sosialisasikan dulu sehingga tidak ada gap waktu untuk pemberlakuan," ucapnya.

Sekretaris Ditjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Susyanto memastikan, dua kebijakan yang bakal dibuat pemerintah tersebut memiliki dasar hukum yang kuat.

"Sesuai putusan MK (Mah­kamah Konstitusi) pemerintah memang seharusnya tahu persis, setiap ada kenaikan wajib disetu­jui pemerintah," ujarnya.

Manager External Commu­nication Pertamina Arya Dwi Paramita mengatakan, pihaknya akan mematuhi aturan pemerin­tah. Menurutnya, sebagai badan usaha, apapun keputusan yang diambil pemerintah, bakal di­jalankan Pertamina.

"Kami menghargai apapun keputusan pemerintah. Selama ini, penyaluran premium yang kami lakukan juga sesuai den­gan aturan Pemerintah," kata Arya kepada Rakyat Merdeka, kemarin. *** 

Komentar Pembaca
Gaduh Impor Beras, Nasdem Minta Jokowi Duduk Bersama Buwas Dan Enggar
Prihatin, Mandiri Tunas Finance Restrukturisasi Kredit Pelanggannya Di Lombok
Fahri: Waspada Pak Jokowi, Ada Tikus Mati Di Lumbung Padi<i>!</i>
Gaduh Impor Pangan, Salah Jokowi<i>!</i>

Gaduh Impor Pangan, Salah Jokowi!

JUM'AT, 21 SEPTEMBER 2018

Gudang Bulog Penuh

Gudang Bulog Penuh

JUM'AT, 21 SEPTEMBER 2018

Fahri: Kebijakan Beras Selalu Menjadi Isu Laten Jelang Pemilu
Grup Tari Saman Tuna Netra Pecahkan Rekor MURI
Massa Pro Dan Kontra Jokowi Bentrok

Massa Pro Dan Kontra Jokowi Bentrok

, 20 SEPTEMBER 2018 , 19:00:00

Ratusan Mahasiswa Bergerak Ke Istana Tuntut Presiden Jokowi Turun Tahta
Peluncuran Tagar #2019TetapPancasila

Peluncuran Tagar #2019TetapPancasila

, 13 SEPTEMBER 2018 , 16:15:00

HMI Demo Jokowi

HMI Demo Jokowi

, 14 SEPTEMBER 2018 , 03:12:00