Hanura

PP Holding Migas Tidak Memberi Kepastian Hukum

 SENIN, 12 MARET 2018 , 16:49:00 WIB | LAPORAN: WIDYA VICTORIA

PP Holding Migas Tidak Memberi Kepastian Hukum

Inas N Zubir/Net

RMOL. Komisi VI DPR tetap memandang kebijakan holding migas perusahaan BUMN yang tertuang melalui PP No 6 tahun 2018 terlalu terburu-buru hingga mengabaikan berbagai aspek yang akan membuat pencaplokan PT PGN ke dalam PT Pertamina tidak menghasilkan kinerja optimal.
Wakil Ketua Komisi VI DPR, Inas N Zubir menyebut, di antara potensi masalah yang dianggap remeh oleh pemerintah dalam pemaksaan holding migas yakni terdapat penolakan pemegang saham hingga sebanyak 29 persen.

Selain itu, terdapat juga permasalahan hukum, yang mana proses pembentukan holding tanpa melibatkan DPR sebagai fungsi pengawas dari setiap perpindahan aset kekayaan negara.

Belum lagi pembentukan holding migas ini di tengah berlangsungnya proses gugatan UU BUMN. Apabila gugatan ini dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK), ia memperkirakan akan berimbas kepada turunannya termasuk PP Holding. Dengan demikian, kebijakan holding tidak memberikan kepastian hukum.

Anggota Komisi XI DPR, Nurhayati mengatakan, laporan dari Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengenai nilai saham yang berpindah ditunggu.[wid]

Komentar Pembaca
BENANG MERAH (EPS.156): Menanti Hasil Perburuan SBY
Ketum PP Muhammadiyah Siap Menangkan Prabowo-Sandi
720 Pengacara Bela Rizal Ramli

720 Pengacara Bela Rizal Ramli

, 17 SEPTEMBER 2018 , 17:17:00

Cium Tangan Kiai

Cium Tangan Kiai

, 21 SEPTEMBER 2018 , 22:41:00

Antri Tanda Tangan

Antri Tanda Tangan

, 18 SEPTEMBER 2018 , 03:45:00