Pengusaha Ngeluh Harga Energi Mahal

Sulit Genjot Produksi Dan Daya Saing

Selasa, 20 Februari 2018, 08:45 WIB

Foto/Net

RMOL. Pengusaha mengeluhkan masih mahalnya harga energi di dalam negeri, mulai dari listrik hingga gas industri. Pemerintah pun diminta segera menyediakan energi yang murah untuk industri agar produksi dan daya saing dapat meningkat.

Ketua Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia (ADUPI) Christine Halim mengungkap, banyak pebisnis skala menengah yang mengeluhkan ketersediaan listrik. "Banyak dari kami tentu saja tidak mampu memakai su­plai listrik premium yang mahal, sementara listrik butuh banyak untuk penambahan produksi," ujar Christine, kemarin.

Direktur Utama PT Langgeng Jaya Plastindo ini mengata­kan, selama ini industri plastik daur ulang cukup berprestasi di bidang ekspor. "Kami pu­nya sekitar 280 anggota yang mengekspor mulai dari Bangla­desh, Eropa Timur dan China," kata Christine.

Di lain pihak, industri keramik menyoroti wacana penurunan harga gas yang tak kunjung terjadi. Elisa Sinaga, Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) mengharapkan ada solusi agar harga gas bisa mempengaruhi kompetisi industrinya baik di dalam dan luar negeri.

"Sebab saat ini saja impor keramik mulai marak. Setelah bea masuk mereka berkurang Impor berkemungkinan tum­buh hingga 40 persen," terang Elisa.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Serat dan Benang Fila­men Indonesia (APSyFI) Redma Gita Wirawasta mengatakan, da­lam beberapa tahun ini pihaknya merasa minim dukungan dari pemerintah untuk meningkatkan daya saing. "Berapa banyak kebijakan ekonomi dibuat, tidak banyak yang bisa terimplemen­tasi sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan daya saing," ujarnya.

Menurut dia, tanpa mening­katkan daya saing dan insentif mustahil ekspor bisa bersaing. "Jadi selama pemerintah masih fokus bangun infrastruktur, an­dalan kita pasar domestik, kalau mau tetap dorong ekspor itu per­masalahan energi, transportasi dan lainnya harus diselesaikan dulu," jelas Redma.

Redma menambahkan, merebut pasar lokal juga bu­kan pekerjaan mudah. Pasal­nya Kementerian Perdagangan (Kemendag) justru getol ingin membuka keran mempermudah impor dengan alasan bahan baku untuk Industri Kecil Menengah (IKM) dan meningkatkan ek­spor. "Alhasil kinerja industri hulu dan antara kian terpojok, bahkan tidak sedikit yang tutup," jelas Redma.

APSyFI berpendapat, pen­gendalian impor sangat pent­ing bagi industri dalam negeri untuk mendapat pasar domestik sebelum melangkah ke pasar ekspor.

"Semester 2 tahun lalu kinerja industri sangat terbantu oleh gebrakan Kementerian Keuan­gan yang menghentikan impor borongan, penjualan lokal kita langsung melonjak," jelasnya.

Sementara Asosiasi Perteks­tilan Indonesia (API) berharap, pemerintah konsisten dalam me­netapkan kebijakan untuk sektor industri kimia, tekstil dan aneka (IKTA). Dengan kebijakan yang mendukung industri, produk in­dustri dalam negeri akan mampu bersaing di pasar global.

"Contohnya soal insentif jika ada perluasan usaha, saat ini implementasi dari peraturan tersebut belum terasa," kata Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan Luar Negeri AP I Anne Patricia Sutanto.

Pihaknya jugaa menekankan soal pentingnya menerapkan harga gas yang lebih kompetitif. "Pemakaian gas sangat banyak diserap oleh industri hulu kami," ungkap Anne.

Ia mengatakan, untuk pabrikan pakaian jadi (garmen) kebanya­kan menggantungkan energi dari listrik. "Kami juga berharap kualitas layanan dan listrik dari PLN lebih baik lagi. Cost kami juga besar di sana, diharapkan jangan ada pengaturan tarif be­ban puncak," beber Anne.

Anne yang juga menjabat sebagai Vice President Director PT Pan Brothers Tbk (PBRX) menyebutkan industri tekstil Indonesia memiliki orientasi ekspor yang besar mulai dari Amerika Serikat (AS) hingga Eropa. "Sekarang kami berusaha mengejar agar free trade agree­ment bisa sejajar dengan kom­petitor, Vietnam," imbuhnya.

Direktur Jenderal IKTA Ke­menperin Achmad Sigit Dwi­wahjono berharap, pengem­bangan Blok Masela dapat terealisasi secepatnya agar har­ga gas industri bisa bersaing. Sayangnya, sampai saat ini belum mendapatkan titik temu antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dengan investor.

"Tiga investor tersebut antara lain Sojitz, Elsoro Multi Pratama dan Indorama. ESDM mintanya 5,8 dolar AS per mmbtu, semen­tara investor seperti Sojitz ingin­nya 4 dolar AS," katanya.

Ia menambahkan, tiap tahun­nya industri tekstil, khususnya garmen bisa tumbuh 5-6 persen. "Kalau FTA (Free Trade Agree­ment) dengan AS dan Eropa jadi tahun ini, pertumbuhannya bisa sampai 7 persen," imbuhnya.

Kementerian Perindustrian mencatat sektor industri tekstil dan produk tekstil (TPT) me­nyumbang produk domestik bruto (PDB) sebesar Rp 150,43 triliun. Nilai ekspor sektor ini mencapai 12,58 miliar dolar AS atau sekitar Rp 168,5 triliun di 2017.  ***

Kolom Komentar


loading