Hanura

Bagaimana Nilai Aset Tambang BUMN Setelah Holding?

 KAMIS, 15 FEBRUARI 2018 , 14:27:00 WIB | LAPORAN: WIDYA VICTORIA

RMOL. Realisasi nilai aset hasil konsolidasi tiga emiten tambang BUMN dipertanyakan.
Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP), Bisman Bhaktiar meyakini besaran nilai aset Rp 90 triliun yang ditargetkan oleh pemerintah, tidak akan terjadi karena proses konsolidasi terganjal oleh saham dwi warna yang ada pada anak perusahaan holding.

Karena berdasarkan peraturan satandar akuntansi keuangan 65 (PSAK65) bahwa suatu aset bisa dikonsolidasikan apabila suatu perusahaan memiliki kewenangan penuh terhadap anak perusahaan holding.

Sementara saham dwi warna (pemerintah) pada anak perusahaan holding menyebabkan induk perusahaan holding tidak memiliki otoritas penuh terhadap anak perusahaan. Hal ini yang menjadi ganjalan. Pada bagian lain, jika pemerintah mencabut saham dwi warna pada anak perusahaan holding, maka pemerintah terkena delik privatisasi BUMN.

"Sejak awal memang pembentukan holding tersebut bermasalah dan dipaksakan. Masalah tidak bisa konsolidasi karena melanggar PSAK65 menunjukkan bahwa pembentukan holding tambang tersebut sebelumnya tidak melalui kajian yang mendalam dari pemerintah. Pembentukan holding ini dipaksakan dan terburu-buru dengan menabrak UU Keuangan Negara, UU BUMN dan UUD Dasar 1945," papar dia melalui rilis, Kamis (15/2).

Melalui PP Nomor 47 Tahun 2017, pemerintah telah membentuk holding BUMN industri tambang dengan mengalihkan saham pemerintah dari PT Aneka Tambang (Antam) Tbk sebesar 65 persen, PT Bukit Asam Tbk sebesar 65,02 persen, PT Timah Tbk sebesar 65 persen kepada induk holding yakni PT Inalum (Persero)

Sementara pada bagian lain yang tak terpisahkan adalah, penggugatan UU BUMN yang terjadi belakangan ini oleh Tim Advokasi Kedaulatan Ekonomi Indonesia (TAKEN) dipastikan akan berimbas pada pembatalan holding jika materi tuntutan pemohon dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Putut Prabantoro selaku pemohon menuturkan bahwa UU BUMN Pasal 2 ayat 1 (a) dan (b), serta pasal 4 ayat 4 tidak sesuai dengan amanat konstitusi karena terlalu kapitalis.

"Berkaitan dengan holding BUMN, kalau tuntutan kita dikabulkan MK, pasti merembet pada holding sebagai turunan UU. Ini kan nanti efek domino," ujar dia.[wid]

Komentar Pembaca
Bawaslu Jangan Nurut Relawan Jokowi

Bawaslu Jangan Nurut Relawan Jokowi

, 16 AGUSTUS 2018 , 15:00:00

Soal Ekonomi, Sandiaga Butuh Rizal Ramli

Soal Ekonomi, Sandiaga Butuh Rizal Ramli

, 16 AGUSTUS 2018 , 13:00:00

Surat Keterangan PN Sleman Buat Mahfud MD

Surat Keterangan PN Sleman Buat Mahfud MD

, 09 AGUSTUS 2018 , 17:24:00

Tegang Saat Prabowo Masuk

Tegang Saat Prabowo Masuk

, 10 AGUSTUS 2018 , 16:40:00

Cakra 19 Untuk Jomin

Cakra 19 Untuk Jomin

, 12 AGUSTUS 2018 , 19:48:00