Hanura

INSA: Kapal Lokal Siap Kirim Barang Ekspor Impor

Diragukan Industri Batu Bara & Sawit

 SELASA, 13 FEBRUARI 2018 , 11:40:00 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

INSA: Kapal Lokal Siap Kirim Barang Ekspor Impor

Foto/Net

RMOL. Pelaku  industri pelayaran mengaku siap menjalankan amanat Peraturan Menteri Per­dagangan (Permendag) No 82 Tahun 2017 soal kewajiban ek­spor impor menggunakan kapal lokal. Mereka minta insentif agar implementasinya berjalan lancar.
Ketua Umum Indonesian Na­tional Shipowners Association (INSA) Carmelita Hartoto men­gatakan, aturan tersebut bisa meningkatkan daya saing industri pelayaran nasional. "Kami siap melaksanakan aturan tersebut, tapi bertahap," ujarnya kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Ia mengaku, salah satu tan­tangan INSA untuk mendu­kung kewajiban tersebut adalah masalah biaya kargo (freight). Biaya freight menjadi salah satu faktor yang dapat meningkatkan daya saing bagi produk ekspor khususnya batu bara dan Crude Palm Oil (CPO) .

"Untuk itu tentunya INSA juga akan mengikuti perkem­bangan harga freight yang ber­laku di pasar internasional untuk angkutan batu bara dan CPO,"  katanya.

Ia berharap, pemerintah bisa memberikan insentif dan kebi­jakan yang bersifat equal treat­ment bagi pelayaran nasional. ke­bijakan yang dibutuhkan dari sisi moneter adalah bunga bank yang rendah. Saat ini, bunga bank bagi pelayaran nasional yang masih berkisar 10-12 persen. Selain itu, pengusaha kapal juga berharap bantuan dari sisi fiskal.

Selain menjadi peluang, Per­mendag 82 juga menjadi tantan­gan besar bagi anggota INSA. Khususnya, dalam pengadaan dan pengoperasian kapal untuk angkutan ekspor mengingat kebu­tuhan kapal yang sangat besar.

"Misalnya untuk batu bara saja diperlukan sekitar 416 ship­ment per tahun, maka tentunya diperlukan waktu yang cukup untuk memenuhi ketersediaan kapalnya," ujarnya.

Ia mengatakan, Kementerian Perdagangan (Kemendag) te­lah memfasilitasi para pelaku usaha untuk menyusun road­map terkait ketersediaan kapal. "INSA, APBI (Asosiasi Pen­gusaha Batu bara Indonesia), Gapki (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia) akan membuat roadmap," katanya.

Menurut Carmelita, INSA, APBI dan Gapki akan memeta­kan berapa besar volume cargo batubara dan CPO yang akan di­angkut setiap bulannya. "Nanti dihitung juga jenis, ukuran dan jumlah kapal yang harus disiap­kan agar kegiatan ekspor tidak terganggu," ungkapnya.

Nantinya, kata dia, kapal yang disediakan akan berkualitas se­suai dengan kebutuhan pemilik barang. Khususnya terkait den­gan spesifikasi teknis kapal, mis­alnya tipe dan ukuran kapal.

Sebelumnya, pengusaha masih menunggu kesiapan in­dustri pelayaran terkait dengan kewajiban menggunakan kapal lokal dalam kegiatan ekspor im­por. Jika belum siap, pengusaha minta aturan tersebut ditunda.

Sekjen Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Togar Sitanggang mengatakan, kesiapan dari industri pelayaran sangat diperlukan jika ingin aturan tersebut berjalan lancar. "Kami dalam posisi menunggu kesiapan mereka, karena kami kan cuma pengguna jasa mer­eka," ujarnya.

Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batu bara Indo­nesia (APBI) Hendra Sinadia meminta, Kemendag meng­kaji kembali kewajiban meng­gunakan kapal lokal. Hal itu agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip perdagangan internasional.  ***

Komentar Pembaca
Grup Tari Saman Tuna Netra Pecahkan Rekor MURI
Massa Pro Dan Kontra Jokowi Bentrok

Massa Pro Dan Kontra Jokowi Bentrok

, 20 SEPTEMBER 2018 , 19:00:00

Ratusan Mahasiswa Bergerak Ke Istana Tuntut Presiden Jokowi Turun Tahta
Peluncuran Tagar #2019TetapPancasila

Peluncuran Tagar #2019TetapPancasila

, 13 SEPTEMBER 2018 , 16:15:00

HMI Demo Jokowi

HMI Demo Jokowi

, 14 SEPTEMBER 2018 , 03:12:00