Aprobi: Subsidi Biodiesel Tidak Pakai Duit Negara

Dipungut Dari Ekspor Sawit

Rabu, 24 Januari 2018, 11:27 WIB

Foto/Net

RMOL. Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) menegaskan bahwa pendanaan subsidi biodiesel tidak mengambil Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dananya berasal dari pungutan Crude Palm Oil (CPO) alias CPO Fund.

 Dana CPO Fund sendiri diper­oleh dari ekspor produk sawit dan produk turunannya. Dana pungutan inilah yang dihim­pun dan dikelola oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP KS) sesuai Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Penghim­punan Dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

"Dukungan untuk program biodiesel tidak mengambil dana (subsidi) pemerintah. Tetapi dari pungutan ekspor sawit dan turunannya dari perusahaan sawit setiap bulan," ujar Ketua Harian Aprobi Paulus Tjakrawan di Jakarta, kemarin.

Hal ini untuk menepis infor­masi yang berkembang bahwa program biodiesel mengan­dalkan anggaran pemerintah. Padahal, kata Paulus, program biodiesel mendapatkan sokon­gan 100 persen dari pihak swasta yang mengekspor produk sawit dan turunannya.

Menurut dia, pihak swasta mempunyai niat baik untuk menggenjot program manda­tori biodiesel yang berhenti pada 2014. Kala itu, program biodiesel berhenti lantaran terjadi defisit perdagangan luar negeri sebagai dampak impor minyak bumi mel­onjak hingga 5,6 miliar dolar AS. Sedangkan, perdagangan ekspor hanya 4 miliar dolar AS sehingga terjadi minus perdagangan sekitar 1,6 miliar dolar AS.

Di saat yang sama, kondisi in­dustri sawit mengalami masalah dari aspek harga dan permintaan. Harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit petani anjlok antara Rp 500-600 per kilogram, karena le­sunya permintaah minyak sawit di pasar global.

Paulus menyebutkan, atas inisi­atif dari perusahaan sawit bersama pemerintah merancang program pengumpulan dana untuk men­ingkatkan kembali penerimaan pemerintah, petani sawit dan swasta. Dana tersebut juga untuk menjalankan kembali program Bahan Bakar Nabati (BBN) - biod­iesel serta program lainnya seperti replanting, riset, dan promosi.

Program inilah yang didanai oleh pungutan ekspor produk sawit dan turunannya yang ber­variasi antara 10-50 dolar AS per ton. Dana ini dikelola dan disalurkan BPDP Kelapa Sawit salah satunya untuk pemba­yaran selisih harga antara harga solar dan harga biodiesel ke perusahaan Biodiesel. "Sebab, pemerintah tidak mau menang­gungnya," tambah Paulus.

Paulus mengatakan, perbandin­gan antara iuran dari perusahaan pengekspor produk sawit dengan pembayaran atas selisih harga solar dan harga biodiesel ke produsen biodiesel adalah tidak relevan. "Karena itu tidak tepat. Berusaha memojokkan perusahaan biodiesel Indonesia dan berpotensi mengga­galkan program BBN Indonesia," ujar Paulus.

Sebagai contoh, salah satu perusahaan membayar iuran yang besar karena mengekspor sawit, akan tetapi perusahaan tersebut tidak memiliki pabrik biodiesel. Maka perusahaan tersebut tidak mendapatkan pembayaran selisih harga dari BPDP Kelapa Sawit.

Ketua Umum Aprobi MP Tu­manggor mengatakan, harus dibe­dakan antara eksportir merangkap produsen, eksportir, dan produsen. Sebab, eksportir memiliki ke­wajiban membayarkan iuran ke BPDP Kelapa Sawit lalu pungutan tadi dipakai untuk menanggung selisih antara harga solar dan harga biodiesel ke produsen.

Sebelumnya Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perke­bunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Dono Boestami membantah, bahwa dana yang diterima berbagai perusahaan dari BP­DPKS adalah subsidi pemerin­tah kepada perusahaan. Sebab menurutnya, penerima keun­tungan dari kebijakan itu adalah masyarakat. ***
Tag:

Kolom Komentar


loading