Dr. H. Oesman Sapta

Dewan Nilai BPJS TK Gagal Edukasi Pekerja

 KAMIS, 30 NOVEMBER 2017 , 12:54:00 WIB | LAPORAN: WIDYA VICTORIA

Dewan Nilai BPJS TK Gagal Edukasi Pekerja

Amelia Anggraini/Fraksi Nasdem

RMOL. Kalangan Komisi IX DPR mempertanyakan kinerja Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS-TK) selama ini.

Dalam penilaian anggota Komisi IX DPR, Amelia Anggraini, selama 2016-2017, kepesertaan pekerja dalam program jaminan sosial ini masih kurang maksimal.

"Memang dalam data yang diterima kami, ada penambahan peserta baru sebanyak 17 juta. Namun, di waktu yang sama, peserta yang keluar juga signifikan, jumlah 13 juta. Saat ini, total peserta berjumlah 43 juta, yang aktif sebanyak 24,3 juta," kata Amelia dalam Rapat Komisi IX dengan Dewas dan Dirut BPJS Ketenagakerjaan di gedung Nusantara 1 Senayan, Jakarta, kemarin.

Angka tersebut, lanjutnya, tidaklah menunjukkan peningkatan. Karena jika dibandingkan dengan data per 31 Desember 2016 yang menyebutkan total peserta aktif 22,6 juta, artinya hanya mengalami peningkatan sebesar 2,3 persen saja.

"Sekali lagi, dengan data ini, saya dapat katakan bahwa upaya-upaya BPJS TK dalam mengedukasi pekerja, bahwa keberadaan jaminan sosial ini sebagai kebutuhan,  mengalami kegagalan," ujar Legislator dapil Jawa Tengah VII ini.

Amelia juga mempertanyakan upaya evaluasi serta perubahan pola pendekatan dari BPJS Ketenagakerjaan. "Sejauh mana usaha promosi maupun hukum yang sudah dilakukan, tolong dijelaskan," pinta Amel kepada direksi BPJS TK.

Tidak ketinggalan, Amelia juga menyoroti masih tumpang tindihnya BPJS Ketenagakerjaan dengan PT. Taspen yang juga memiliki program jaminan sosial. Sebab menurutnya, hal ini berimbas kepada upaya mengakusisi pegawai honorer yang bekerja di PT  Taspen.

Padahal, UU 24/2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial,  pihak BPJS KT diamanatkan menjadi mandatori untuk melaksanakan program sosial seperti program Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

"Jika ada lembaga pemerintah yang menerbitkan regulasi program yang sama, JHT, JKK ini,  dan tidak merujuk kepada UU SJSN serta UU BPJS sebagai lex specialis maka harusnya lembaga itu (PT. Taspen) dikesampingkan demi hukum," pungkasnya.[wid]

Komentar Pembaca
Ani Yudhoyono Dijaga SBY Dan Cucu

Ani Yudhoyono Dijaga SBY Dan Cucu

, 16 FEBRUARI 2019 , 21:00:00

BENANG MERAH (EPS.167): Tak Seirama Di Kubu Petahana
Tertawa Usai Diperiksa KPK

Tertawa Usai Diperiksa KPK

, 15 FEBRUARI 2019 , 02:52:00

Jumatan Di Kauman

Jumatan Di Kauman

, 15 FEBRUARI 2019 , 13:45:00

Beredar CCTV Detik-detik Ledakan Di Dekat Arena Debat Capres
Golkar: Nasdem Lepas Tangan Di <i>Injury Time</i>

Golkar: Nasdem Lepas Tangan Di Injury Time

Politik15 Februari 2019 10:37

Rizal Ramli: Mohon Maaf Pak Jokowi, Anda Tidak Kredibel
Jokowi Ulas Latar Iriana Dan Cucu, Korsa: Pilihan Warga Muhammadiyah Tidak Berubah
Beban Berat Jokowi Menghadapi Debat Kedua

Beban Berat Jokowi Menghadapi Debat Kedua

Hersu Corner17 Februari 2019 15:54

AI Di Ngawi

AI Di Ngawi

Dahlan Iskan18 Februari 2019 05:00

Ahmad Dhani Dikebut, Apa Kabar Kasus Pengeroyokan Yang Diduga Dilakukan Herman Hery?
Milenial Safety Road Di Bali Raih Rekor MURI

Milenial Safety Road Di Bali Raih Rekor MURI

Nusantara18 Februari 2019 05:50

Swasembada Dan Capaian Pertanian Indonesia
AI Di Ngawi

AI Di Ngawi

Dahlan Iskan18 Februari 2019 05:00

Terindikasi Kecurangan, BPN Evaluasi Dengan KPU
Catatan Pejalan

Catatan Pejalan

Rumah Kaca18 Februari 2019 03:20