Hanura

PUPR Dorong Peran Aktif Pemda Untuk 100 Persen Akses Aman Air Minum

 SELASA, 24 OKTOBER 2017 , 07:04:00 WIB

PUPR Dorong Peran Aktif Pemda Untuk 100 Persen Akses Aman Air Minum

Basuki Hadimuljono/Humas Kementerian PUPR

RMOL. Tidak hanya membangun konektivitas dan bendungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Pemerintah Daerah dalam kurun waktu tiga tahun berupaya keras meningkatkan ketersediaan akses air minum sebagai kebutuhan dasar masyarakat.
Program tersebut sejalan dengan nawa cita pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui ketersediaan infrastruktur dasar.

Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya telah mencanangkan program 100-0-100 yang merupakan target 100 persen akses aman air minum, 0 persen kawasan kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak dapat dipenuhi tahun 2019. Pemenuhan kewajiban 100 persrn akses aman air minum bukan semata kewajiban dari pemerintah pusat, peran daerah juga dibutuhkan.

Akses aman air minum 100 persen pada tahun 2019, terbagi menjadi 60 persen akses air bersih atau sekitar 27,7 juta sambungan rumah (SR) melalui jaringan perpipaan dan 40 persen atau 1,9 juta rumah tangga dari non perpipaan yang terlindungi.

Upaya meningkatkan akses aman air minum di Indonesia sangat penting karena dari data tahun 2014, pelayanan air minum di Indonesia baru mencapai 68,36 persen, di mana 80,72 persen di perkotaan dan 56,09 persen di pedesaan. Hingga Oktober 2017, luas cakupan layanan air meningkat menjadi total 71,14 persen yang terbagi di perkotaan sebesar 81,30 persen dan 60,72 persen di perdesaan.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengakui untuk mencapai target 100 persen pelayanan air minum pada tahun 2019, tentu bukan hal yang mudah. Sejumlah tantangan dihadapi, salah satunya adalah masalah klasik terkait pendanaan. Program SPAM dalam rentang tahun 2015-2019 diperkirakan membutuhkan pendanaan hingga Rp 254 triliun.

Dari total pendanaan tersebut, APBN diproyeksikan hanya mampu memenuhi 20 persen dari total  kebutuhan sehingga sebagian besar pendanaan diharapkan datang dari partisipasi pihak ketiga, baik masyarakat maupun swasta, lewat skema kerja sama maupun dana tanggung jawab sosial perusahaan.

Untuk memenuhi kebutuhan dana, pemerintah telah memasukkan pembangunan 8 SPAM ke dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN). Melalui kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), memungkinkan swasta berinvestasi untuk menciptakan akses aman air minum. Pemerintah sebagai regulator bertugas menyiapkan infrastruktur dan menjamin biaya yang dibebankan kepada masyarakat melalui tarif air adalah wajar.

Sebagai kewajiban bersama dalam menyediakan akses air minum, Kementerian PUPR melalui alokasi APBN memberikan dukungan kepada daerah baik yang bersifat bimbingan teknis, penguatan kelembagaan, dan memberikan dukungan pembangunan SPAM Perkotaan, SPAM Kawasan Khusus dan SPAM lintas provinsi/kabupaten/kota atau disebut SPAM Regional.

SPAM Regional Kartamantul yang melayani Yogyakarta, Sleman, dan Bantul dengan sumber air baku berasal dari Sungai Progo yang mulai dibangun pada 2014 dengan target selesai pada 2019. SPAM Kartamantul memiliki kapasitas 700 liter/detik dengan penerima manfaat sebanyak 70 ribu sambungan rumah atau 350 ribu jiwa.

"Satu sumber air untuk tiga kabupaten, jadi tidak dikavling-kavling oleh kabupaten tertentu," kata Menteri Basuki beberapa waktu lalu.

Tantangan lainnya adalah terus mendorong Pemerintah Daerah meningkatkan komitmennya dalam pendanaan air minum karena dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, alokasi APBD untuk air minum masih kurang dari 10 persen total APBD. Hal tersebut berdampak pada kondisi perusahaan daerah air minum (PDAM). Survei Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada 2015 menunjukkan hanya 53 persen PDAM yang sehat.

:Kami terus melakukan penguatan PDAM sekaligus sosialisasi kepada pemerintah daerah. Saat ini juga sudah mulai ada sejumlah percepatan. Selain KPBU, ada juga program hibah air minum sejak 2015 yang merupakan program serupa yang sebelumnya didanai melalui bantuan Australia pada 2012. Sejumlah organisasi nonpemerintah juga ikut membantu, semisal Water. org," kata Direktur Pengembangan SPAM Ditjen Cipta Karya M. Sundoro.

Program Hibah Air Minum

Sejak Program Hibah Air Minum dan Sanitasi dilaksanakan tahun 2012, baik melalui APBN maupun bantuan pemerintah Australia, telah tersambung jaringan air minum perpipaan bagi 927.200 SR yang tersebar di 264 kabupaten/kota pada 32 provinsi.

Pada tahun 2017, Kementerian PUPR mengalokasikan Rp 750 miliar untuk menambah 220.000 SR air minum perpipaan bagi MBR perkotaan di 154 kabupaten/kota dengan alokasi sebesar Rp 2-3 juta per sambungan rumah. Pembangunan SPAM telah dilakukan disejumlah daerah misalnya SPAM Broni di Provinsi Jambi, SPAM Regional di Bengkulu, dan Jaringan Perpipaan Kota Tarakan dan SPAM Semarang Barat.[wid/***]

Komentar Pembaca
2017-2018, Pemerintah Tambah Utang Rp 1,47 Triliun Per Hari<i>!</i>
Gaduh Impor Beras, Nasdem Minta Jokowi Duduk Bersama Buwas Dan Enggar
Prihatin, Mandiri Tunas Finance Restrukturisasi Kredit Pelanggannya Di Lombok
Fahri: Waspada Pak Jokowi, Ada Tikus Mati Di Lumbung Padi<i>!</i>
Gaduh Impor Pangan, Salah Jokowi<i>!</i>

Gaduh Impor Pangan, Salah Jokowi!

JUM'AT, 21 SEPTEMBER 2018

Gudang Bulog Penuh

Gudang Bulog Penuh

JUM'AT, 21 SEPTEMBER 2018

Grup Tari Saman Tuna Netra Pecahkan Rekor MURI
Massa Pro Dan Kontra Jokowi Bentrok

Massa Pro Dan Kontra Jokowi Bentrok

, 20 SEPTEMBER 2018 , 19:00:00

Ratusan Mahasiswa Bergerak Ke Istana Tuntut Presiden Jokowi Turun Tahta
Peluncuran Tagar #2019TetapPancasila

Peluncuran Tagar #2019TetapPancasila

, 13 SEPTEMBER 2018 , 16:15:00

HMI Demo Jokowi

HMI Demo Jokowi

, 14 SEPTEMBER 2018 , 03:12:00