Dr. H. Oesman Sapta

Dana Infrastruktur Kurang, Kebiasaan Pemerintah Tarik Pinjaman Luar Negeri

Sumber Pendanaan Dalam APBN Masih Terbatas

 MINGGU, 03 MARET 2013 , 07:59:00 WIB

Dana Infrastruktur Kurang, Kebiasaan Pemerintah Tarik Pinjaman Luar Negeri

ilustrasi/ist

RMOL.Pemerintah diminta mengurangi ketergantungan pembiayaan pembangunan infrastruktur dari pinjaman luar negeri.

Koordinator Koalisi Anti Utang (KAU) Dani Setiawan me­ngatakan, saat ini salah satu ken­dala utama yang sering dike­mu­kakan terkait pembangunan in­frastruktur di Indonesia adalah pendanaan.

Bank Dunia, kata Dani, me­nye­­butkan untuk mencapai ting­kat per­tumbuhan 6 persen per tahun, Indonesia membutuhkan pem­bia­yaan infrastruktur 5 per­sen per ta­hun dari Produk Do­mestik Bruto (PDB).

“Sejak krisis ekonomi 1997-1998 pembiayaan infrastruktur terus berkurang dan baru mulai dinaikkan lagi tahun 2009. Saat itu mulailah pemerintah meli­bat­kan pihak swasta,” katanya ke­pada Rakyat Merdeka, kemarin.

Menurut dia, pada periode Pe­merintahan SBY jilid II ini, kebu­tuhan pendanaan infra­struk­tur semakin meningkat. Pe­me­rintah memperkirakan rata-rata investa­si infrastruktur selama 2010-2014 mencapai Rp 1.923,7 triliun.

Dana itu berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Rp 559,54 triliun, ditam­bah dana Anggaran Pendaparan dan Belanja Daerah (APBD) Rp 355,07 triliun dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rp 340,85 triliun.

Sedangkan kon­tri­busi swasta diperkirakan mampu menyumbang Rp 344,67 triliun.

“Diperkirakan masih akan ada kekurangan dana pembangunan infrastruktur Rp 323,67 triliun. Adanya kesenjangan sumber pen­danaan ini kemudian mem­beri ce­lah bagi penambahan pe­narik­an utang baru di dalam APBN,” jelasnya.

Dani mengatakan, sepanjang 2007-2013 terjadi peningkatan belanja pemerintah untuk men­danai kegiatan-kegiatan infra­struktur dari yang sebelumnya hanya Rp 59,8 triliun pada 2007 direncakan menjadi Rp 188,4 tri­liun pada 2013. Anggaran infra­struktur ini termasuk di dalam­nya yang bersumber dari skema pin­jaman luar negeri yang ditarik dalam APBN setiap tahun.

Masih terbatasnya sumber pen­danaan dalam APBN untuk mem­­biayai infrastruktur, disebab­kan besarnya alokasi anggaran ne­gara untuk belanja birokrasi dan pem­bayaran utang. Anggaran ke­dua­nya bahkan hampir meng­­ha­bis­kan se­tengah dari APBN 2012.

“Kebijakan tersebut sekaligus dimaksudkan untuk memudah­kan investor asing menguasai sek­tor-sektor strategis melalui pembangunan infrastruktur di Indonesia,” jelasnya.

Langkah ini menjadi alasan untuk keberlanjutan perjanjian utang pemerintah dengan se­jumlah kreditor atas nama pen­danaan infrastruktur. Karena itu, harus mulai diselidiki mengenai pengaruh kreditor internasional dalam mendorong agenda libe­ralisasi ekonomi di dalam negeri bagi kepentingan industri nega­ra-negara maju.

Karena itu, Dani mengusulkan, pembiayaan infrastruktur dapat dilakukan dengan memak­si­mal­kan alokasi yang disediakan da­lam APBN maupun APBD.

Me­nurutnya, meski saat ini ke­mam­puan keuangan negara di­ang­­gap minim, tidak berarti tang­gung ja­wab beralih kepada swas­ta asing. Apalagi pemerintah menggan­tungkan pada pem­bia­yaan luar negeri melalui ske­ma utang dari kreditor internasional.

Sumber dana lain yang dapat diperoleh pemerintah adalah ke­terlibatan BUMN dalam mem­biayai proyek-proyek infra­struk­tur penting. Kesenjangan pem­biayaan infrastruktur sesung­guh­nya dapat diatasi bila peme­rin­tah mampu mengurangi alo­kasi pembayaran utang dalam APBN.

Menurun Dani, kemampuan keuangan pemerintah menye­bab­kan memburuknya kualitas pela­yanan infrastruktur dan tertun­da­nya pembangunan infrastruktur baru. Kerusakan infrastruktur me­ningkatkan biaya produksi yang sangat besar dan mening­katkan harga barang.

Ekonom Standard Chartered Bank Eric Sugandi mengatakan, kualitas infrastruktur Indonesia dinilai terendah se-Asia. “Di an­tara negara-negara se-Asia, kua­litas infrastruktur di Indonesia men­jadi terendah, hanya lebih baik dari Filipina,” katanya.

Mengutip laporan World Eco­nomic Forum (WEF) menge­nai kualitas infrastruktur pada 2012-2013, kualitas infrastruktur In­donesia memperoleh peringkat 92. Nilai itu dipengaruhi kualitas infrastruktur berupa kondisi ja­lan, rel kereta api, pelabuhan, ban­dara dan listrik.

Di atas Indonesia, kualitas infrastruktur India, China, Thai­land, Malaysia dan Singa­pura memiliki peringkat yang tinggi. India memiliki peringkat ke-87, China ke-69, Thailand ke-49, Ma­laysia ke-29, dan Singapura ke-2.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto pernah menga­takan, akan mengurangi pinja­m­an luar negeri untuk pemba­ngu­nan infrastruktur. Pasalnya, per­syaratan rumit dan menyulitkan sehingga tidak jarang meng­ganggu pekerjaan di lapangan.

“Kemampuan APBN saat ini cukup kuat untuk menanggung program ker­ja Kementerian PU. Pada tahun ini, dari Rp 77,97 tri­liun dana kementerian hanya Rp 7,8 triliun yang merupakan pin­jaman luar negeri,” jelas Djoko.

Karena itu, Djoko meminta kepada anak buahnya meng­hin­dari penggunaan pinjaman luar negeri bila tidak terpaksa. Apa­lagi persyaratan pinjaman juga lebih menguntungkan negara pemberi pinjaman. [Harian Rakyat Merdeka]



Komentar Pembaca
Ani Yudhoyono Dijaga SBY Dan Cucu

Ani Yudhoyono Dijaga SBY Dan Cucu

, 16 FEBRUARI 2019 , 21:00:00

BENANG MERAH (EPS.167): Tak Seirama Di Kubu Petahana
Tertawa Usai Diperiksa KPK

Tertawa Usai Diperiksa KPK

, 15 FEBRUARI 2019 , 02:52:00

Jumatan Di Kauman

Jumatan Di Kauman

, 15 FEBRUARI 2019 , 13:45:00

Beredar CCTV Detik-detik Ledakan Di Dekat Arena Debat Capres
Golkar: Nasdem Lepas Tangan Di <i>Injury Time</i>

Golkar: Nasdem Lepas Tangan Di Injury Time

Politik15 Februari 2019 10:37

Rizal Ramli: Mohon Maaf Pak Jokowi, Anda Tidak Kredibel
Jokowi Ulas Latar Iriana Dan Cucu, Korsa: Pilihan Warga Muhammadiyah Tidak Berubah
Beban Berat Jokowi Menghadapi Debat Kedua

Beban Berat Jokowi Menghadapi Debat Kedua

Hersu Corner17 Februari 2019 15:54

AI Di Ngawi

AI Di Ngawi

Dahlan Iskan18 Februari 2019 05:00

Ahmad Dhani Dikebut, Apa Kabar Kasus Pengeroyokan Yang Diduga Dilakukan Herman Hery?
Milenial Safety Road Di Bali Raih Rekor MURI

Milenial Safety Road Di Bali Raih Rekor MURI

Nusantara18 Februari 2019 05:50

Swasembada Dan Capaian Pertanian Indonesia
AI Di Ngawi

AI Di Ngawi

Dahlan Iskan18 Februari 2019 05:00

Terindikasi Kecurangan, BPN Evaluasi Dengan KPU
Catatan Pejalan

Catatan Pejalan

Rumah Kaca18 Februari 2019 03:20