Hanura

HIPMI: Kaji Ulang MD, Jangan Bikin Gaduh Wajib Pajak

 SELASA, 13 FEBRUARI 2018 , 14:42:00 WIB | LAPORAN: WIDYA VICTORIA

HIPMI: Kaji Ulang MD, Jangan Bikin Gaduh Wajib Pajak

Ilustrasi/Net

RMOL. Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Tax Center Ajib Hamdani menekankan kepada pemerintah untuk mengkaji ulang strategy Mandatory Disclosure Rules (MDR) yang rencananya diberlakukan oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak.
"Apakah wajib pajak di Indonesia sudah siap untuk menerimanya? Selain itu, sejauh mana persiapannya?" kata Ajib dalam keterangannya, Selasa (13/2).

Dari sisi regulasi, Ajib menilai belum ada aturan di Indonesia yang mengatur tentang MDR baik dalam UU Pajak maupun Hukum Perdata. Hal ini diperkuat dengan asas pemungutan pajak yang di Indonesia yang berbasis self-assessment.

“Selama ini kita kan mengacu pada asas self assessment, jadi tidak ada aturan yang melarang wajib pajak untuk melakukan transaksi dengan skemanya masing-masing,” imbuh Ajib.

Ajib memandang rencana diterapkannya MDR akan membuat kegaduhan di antara wajib pajak. Bahkan, adanya MDR semakin jelas memperlihatkan kecurigaan otoritas pajak terhadap wajib pajak terkait fenomena 'perencanaan pajak agresif' yaitu kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak untuk merancang skema pajak yang bertujuan semata-mata untuk penghematan beban pajak.

"Problem penerimaan pajak tidak selalu harus dilihat dari sisi wajib pajak saja, masih banyak cara untuk meningkatkan jumlah penerimaan pajak. Jika masalahnya ada pada wajib pajak, kan bisa kita perbaiki dari sisi administrasinya jangan langsung lempar kebijakan baru tanpa persiapan," pungkas Ajib.

MDR merupakan salah satu aksi dari Anti-Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) yang mewajibkan Wajib Pajak dan promotor atau pengatur strategi pajak untuk mengungkapkan skema atau model tax planning-nya. Ajib mengatakan, jika nantinya MDR tetap harus diterapkan di Indonesia Pemerintah harus mempersiapkan dengan matang dasar hukumnya dan ketentuan pelaksanaannya terlebih dahulu.[wid]



Komentar Pembaca
HIPMI Janji Sekuat Tenaga Rasio Pajak Meningkat
BI Diminta Bikin Aturan Zaman Now

BI Diminta Bikin Aturan Zaman Now

SELASA, 20 FEBRUARI 2018

BPH Migas Curhat Cadangan BBM Riskan

BPH Migas Curhat Cadangan BBM Riskan

SELASA, 20 FEBRUARI 2018

Bulog Ngotot Impor 281 Ribu Ton Beras Vietnam, Thailand & India
Komisaris Baru Pelni Diminta Bikin Terobosan
RI Kudu Genjot Daya Saing SDM

RI Kudu Genjot Daya Saing SDM

SELASA, 20 FEBRUARI 2018

PBB Tak Lolos Verifikasi, Yusril Laporkan KPU
Susi Pudjiastuti - Kedaulatan Laut (Bag. 4)

Susi Pudjiastuti - Kedaulatan Laut (Bag. 4)

, 19 FEBRUARI 2018 , 19:00:00

SBY Lantik AHY

SBY Lantik AHY

, 18 FEBRUARI 2018 , 00:31:00

Tumpeng Golkar Untuk OSO

Tumpeng Golkar Untuk OSO

, 13 FEBRUARI 2018 , 17:33:00

Yang Lolos Dan Tak Lolos

Yang Lolos Dan Tak Lolos

, 18 FEBRUARI 2018 , 01:23:00