Hanura

Reformasi Di Dunia Yang Tidak Sempurna

 MINGGU, 11 FEBRUARI 2018 , 10:37:00 WIB | LAPORAN: WIDYA VICTORIA

Reformasi Di Dunia Yang Tidak Sempurna

Chatib Basri/Net

RMOL. Indonesia adalah salah satu tempat terbaik di dunia untuk mempelajari reformasi ekonomi.
Hal ini dikarenakan pemerintahnya sudah melakukan sejumlah upaya reformasi. Beberapa hal terkait reformasi ekonomi sudah membuahkan hasil, terutama reformasi generasi pertama, seperti deregulasi dan liberalisasi perdagangan pada tahun 1980an.

Berpidato sebagai tamu kehormatan di Asia Liberty Forum 2018, kemarin (Sabtu, 10/2), mantan Menteri Keuangan Muhammad Chatib Basri mengemukakan proses (reformasi ekonomi) lainnya berjalan sangat lamban, terutama reformasi generasi kedua.

Hal-hal yang menyebabkan lambannya reformasi generasi kedua ini antara lain adalah reformasi birokrasi dan perbaikan layanan publik.

Ia mengatakan, sangat penting untuk memahami sistem politik di Indonesia sebelum mempelajari reformasi ekonominya. Presiden dan anggota parlemen sama-sama dipilih langsung oleh rakyat. Menggunakan sistem presidensil multi partai menyebabkan partai-partai yang memiliki suara mayoritas juga memiliki suara dalam pengambilan kebijakan.

"Walaupun memegang kekuasaan eksekutif, kekuatan presiden menjadi terbatas karena harus berkompromi dengan partai-partai tersebut untuk memutuskan sebuah kebijakan. Hal ini juga berlaku saat presiden akan menerapkan undang-undang,” terangnya.

Mantan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) ini juga menyebut Indonesia memiliki sederet teknokrat yang mampu berkontribusi pada reformasi ekonomi.

Secara umum, teknokrat memainkan peran penting dalam membentuk reformasi saat krisis terjadi. Saat sebuah krisis melanda, para politisi memberi teknokrat ruangan dan dukungan untuk memperbaiki kondisi. Tapi dalam situasi ekonomi yang baik, politisi enggan mengorbankan modal politik mereka dengan mengadopsi kebijakan yang tidak populer, meski penting dalam jangka panjang.

Kebijakan ekonomi yang diambil seringkali berdampak langsung pada masyarakat miskin. Sebagai akibat langsung kenaikan harga BBM pada 2013 lalu, inflasi meningkat secara signifikan. Kenaikan harga BBM berdampak pada daya beli, terutama di kalangan masyarakat miskin.

Untuk mengatasi situasi ini, pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengambil beberapa langkah untuk menurunkan inflasi. Salah satunya adalah mengubah sistem impor daging sapi proteksionis dari satu kuota menjadi tarif, dan menurunkan tarif impor kedelai menjadi 0 persen. Kebijakan ini diberlakukan sebagai tanggapan terhadap meningkatnya harga daging sapi dan kedelai pada Juli �" Agustus di tahun tersebut.

"Seperti di banyak negara, perlindungan impor dan kuota sangat sensitif dan melibatkan berbagai masalah ekonomi politik," jelasnya.

Ada dua perspektif utama dalam Rapat Kabinet. Pandangan pertama menyatakan bahwa sistem proteksi kuota diperlukan untuk melindungi produsen lokal, dan mekanisme yang ada cukup memadai, dan perlu diimplementasikan dengan lebih baik, terutama didukung oleh Menteri Pertanian dan Perdagangan.

Pandangan kedua adalah bahwa sistem proteksi menimbulkan masalah, dan harus dilepas dan diganti dengan sistem tarif, dan jika dibandingkan dengan kedelai, tarif impor harus dipotong menjadi 0 persen.

Pangan berkualitas dengan harga yang terjangkau selalu menjadi permasalahan di Indonesia. Orang miskin adalah pihak yang paling terdampak dari tingginya harga pangan.  

Proporsi belanja terbesar oleh orang miskin adalah pada makanan. Oleh sebab itu, penurunan harga pangan dengan membuka impor dan mengubah sistem dari kuota menjadi tarif akan meningkatkan daya beli masyarakat miskin.

Ia memaparkan, setelah melewati beberapa Rapat Kabinet, akhirnya Presiden Yudhoyono sepakat untuk menghapus kuota daging sapi dan menurunkan tarif impor kedelai. Menteri Perdagangan kemudian mengeluarkan peraturan yang menghapus kuota daging sapi dan menggantinya dengan sistem harga preferensial, di mana harga daging sapi ditetapkan di bawah tingkat tertentu (Rp 76.000) dan Menteri Keuangan, sesuai dengan Menteri Pertanian, memotong tarif impor kedelai menjadi 0 persen.

Reformasi, lanjutnya, bukanlah proses yang mudah. Teori ekonomi tidak selalu bisa diterapkan dalam hal seperti ini. Selain itu, masih banyak kekurangan penelitian yang menjelaskan bagaimana melakukan reformasi di negara-negara berkembang dengan institusi yang kurang mapan. Selain itu, reformasi juga harus dilakukan dalam politik dan institusi yang ada.

Lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia mengingatkan, jika reformasi hanya dapat dilakukan dengan mengubah pengaturan politik dan kelembagaan, Indonesia harus menunggu terlalu lama agar semua institusi siap. Karena itu, kalau institusi menyerupai "Jurassic Park", kebijakan "Star Wars" yang canggih tidak sesuai.

"Reformasi bisa dimulai dengan sesuatu yang sangat sederhana yang berada dalam kendali kita, namun memiliki efek yang relatif besar atau keuntungan marjinal. Pada akhirnya, reformasi adalah sebuah seni dalam implementasi kebijakan," jelasnya.

Asia Liberty Forum adalah forum internasional yang digagas oleh Atlas Network, sebuah lembaga kajian (think tank) yang berasal dari Amerika Serikat. Terhubung dengan lebih dari 450 think tank di lebih dari 100 negara, Atlas Network menggelar beberapa forum regional, salah satunya adalah Asia Liberty Forum untuk wilayah Asia.

Pada pelaksanaannya di Indonesia, Atlas Network bekerjasama dengan Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), sebuah think tank Indonesia yang meneliti kebijakan publik di beberapa bidang, seperti perdagangan pangan, pendidikan dan kesejahteraan rakyat.[wid]

Komentar Pembaca
Nursyahbani Katjasungkana - Derita Rakyat Tergusur (Bag.4)
Nursyahbani Katjasungkana - LGBT (Bag.3)
RR Terima Kiai Muda Jabodetabek

RR Terima Kiai Muda Jabodetabek

, 17 JULI 2018 , 20:39:00

Bunga Untuk Hakim

Bunga Untuk Hakim

, 12 JULI 2018 , 14:22:00

JK Jadi Saksi

JK Jadi Saksi

, 12 JULI 2018 , 00:26:00