Hanura

Pengamat: Resource Nationalism Masih Perdebatan

 SELASA, 31 OKTOBER 2017 , 15:17:00 WIB | LAPORAN: WIDYA VICTORIA

Pengamat: <i>Resource Nationalism</i> Masih Perdebatan

Ilustrasi/Net

RMOL. Kepentingan nasional memang harus dijadikan tujuan utama dalam kebijakan investasi asing. Namun kepentingan nasional tersebut seyogyanya diperoleh tanpa meniadakan kemanfaatan investasi asing kalau memang masih diperlukan.
Pengamat kebijakan mineral, Rachman Wiriosudarmo memandang bahwa saat ini Indonesia menerapkan prinsip resource nationalism, yaitu kebijakan negara dengan tujuan mempersempit ruang gerak investasi asing di sektor pertambangan mineral, minyak dan gas bumi.

Resource nationalism pada umummya dilakukan karena tekanan politik atau berkembangnya ideologi tertentu yang berpengaruh kuat terhadap perkembangan politik dalam negeri.

Namun demikian inti dari resource nationalism adalah adanya anggapan bahwa investor asing mendapatkan ‘terlalu banyak kenikmatan’ dari investasi, terutama pada waktu harga komoditas mengalami peningkatan yang tinggi.

"Indonesia tidak perlu dengan serta merta menerapkan resource nationalism hanya karena kebijakan tersebut marak diterapkan di banyak negara," kata mantan Direktur Pembinaan Pengusahaan Pertambangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ini, Selasa (31/10).

Hal ini, menurutnya, karena kegiatan eksplorasi pertambangan merupakan kegiatan risiko tinggi dengan tingkat kesuksesan rendah.

"Kegiatan eksplorasi untuk menemukan cadangan tidak selalu berhasil. Kalaupun ditemukan cadangan, belum tentu cadangan tersebut menguntungkan untuk ditambang," jelasnya.

Cadangan terlalu kecil yang terdapat di lokasi yang sulit atau terpencil cenderung tidak menguntungkan atau tidak feasible untuk ditambang. Di lain kejadian kegiatan eksplorasi bahkan tidak menemukan cadangan sama sekali.

"Hanya perusahaan pertambangan yang kuat yang mampu mengatasi tiga tantangan tersebut. Perusahaan pertambangan besar harus bermodal kuat, memiliki dan menguasai teknologi dan akses pasar. Karena hal itu, maka hanya perusahaan pertambangan besar internasional yang mendominasi investasi pertambangan di negara berkembang, termasuk di Indonesia," paparnya.

Lantas mengapa perusahaan nasional tidak dapat dominan di sektor pertambangan?

"Masalahnya adalah, apakah perusahaan nasional bersedia melakukan investasi dengan melakukan kegiatan eksplorasi yang berisiko tinggi dengan rasio keberhasilan rendah?" ujarnya.

Rachman mengingatkan, pada umumnya investor nasional tidak bersedia eksplorasi berisiko tinggi. Penyebabnya antara lain karena tidak cukup kuat, dan juga masih banyak peluang investasi lain dengan risiko yang lebih ringan. [sam]

Komentar Pembaca
25 Hal Tentang Menteri Amran

25 Hal Tentang Menteri Amran

, 19 APRIL 2018 , 17:00:00

Sahabat Rocky Gerung Melawan!

Sahabat Rocky Gerung Melawan!

, 19 APRIL 2018 , 11:00:00

Syahganda Dan Eggi Sudjana Gabung PAN

Syahganda Dan Eggi Sudjana Gabung PAN

, 12 APRIL 2018 , 18:15:00

Pertemuan Tertutup PDIP-PKB

Pertemuan Tertutup PDIP-PKB

, 12 APRIL 2018 , 03:52:00

Di Tengah Cakra Buana

Di Tengah Cakra Buana

, 15 APRIL 2018 , 10:57:00