Verified

Rini Patok Divestasi Freeport Tuntas 2019

Ekbis  KAMIS, 12 OKTOBER 2017 , 09:27:00 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Rini Patok Divestasi Freeport Tuntas 2019

Foto/Net

RMOL. Target menyelesaikan proses negosiasi pemerintah dengan PT Freeport Indonesia menge­nai divestasi 51 persen mundur dari jadwal yang ditetapkan semula, akhir 2018.
"Untuk proses divestasi, kami menekankan prosesnya (pembahasan) harus selesai kuartal pertama 2019 dan juga cara perhitungan nilainya," ungkap Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno di Kementerian Koordinator Bidang Perekono­mian, Jakarta, kemarin.

Rini mengungkapkan, saat ini pemerintah masih melaku­kan negosiasi dan pembahasan bersama Freeport. Antara lain mengkalkulasi nilai dari aset Freeport itu sendiri. Selain itu, membahas siapa pihak yang akan membeli saham terse­but. "Freeport tidak berubah, memang akan memberikan 51 persen, tetapi belum diketahui siapa yang akan mengelola," paparnya.

Selain divestasi, lanjut Rini, pemerintah juga sedang melakukan kajian mengenai kepastian investasi dan perpa­jakan. Hal ini akan disiapkan Kementerian Keuangan.

Seperti diketahui, setidaknya saat ini ada dua masalah yang belum mendapatkan titik temu. Pertama, skema divestasi 51 persen. Pemerintah inginkan divestasi 51 persen bisa selesai sebelum 2021. Hal tersebut merujuk pada kontrak karya (KK) 1991. Dalam KK yang telah disepakati kedua belah pihak, Freeport berkewajiban melakukan divestasi saham hingga 51 persen kepada pihak Indonesia secara bertahap se­lama 20 tahun, yang artinya prosesnya harus selesai pada 2021. Sementara itu, Freeport inginkan divestasi dilakukan dengan proses yang lebih panjang dengan mempertim­bangkan nilai usaha sampai 2041. Alasannya, Freeport merasa masih memiliki hak kontrak untuk beroperasi sam­pai 2041.

Kedua, mengenai sistem pajak. Pemerintah ingin menerapkan sistem tidak tetap (pre­vailing). Dengan sistem ini be­saran pajak bisa berubah-ubah mengikuti aturan. Sedangkan, Freeport inginkan sistem pajak tetap (nail down). Dengan sistem ini besaran pajak tetap sampai masa berakhirnya kon­trak.

Analis kebijakan mineral, Rachman Wiriosudarmo, me­minta, pemerintah mengkaji lebih dalam mengenai manfaat dan kerugian terkait divestasi Freepport.

Dia mengungkapkan ada dua tujuan divestasi saham perusa­haan asing. Pertama adalah untuk berorientasi keuangan yakni dividen. Dan, kedua ialah untuk lebih mengetatkan pengendalian perusahaan oleh pemerintah.

"Jika ingin mencari penerimaan maka tujuan divestasi berpotensi tidak menguntungkan. Sebab, operasi penambangan mempunyai karakter yang kompleks," ung­kapnya.

Karena, lanjutnya, investasi proyek pertambangan pada umumnya berskala besar dan berisiko tinggi.  *** 
Baper Meter
 Loading...
Suka
Suka
0%
Kocak
Kocak
0%
Sedih
Sedih
0%
Marah
Marah
0%
Kaget
Kaget
0%
Tidak Peduli
Tidak Peduli
0%
Waspada
Waspada
0%
Takut
Takut
0%

Komentar Pembaca
Panglima TNI Dipermalukan!

Panglima TNI Dipermalukan!

, 23 OKTOBER 2017 , 17:00:00

Melihat Lebih Luas Konflik Semenanjung Korea
Bahas Wacana Densus Tipikor

Bahas Wacana Densus Tipikor

, 22 OKTOBER 2017 , 00:25:00

Wakil Ketua DPRD Banjamasin Diperiksa KPK

Wakil Ketua DPRD Banjamasin Diperiksa KPK

, 22 OKTOBER 2017 , 01:33:00

Rider Photo Challenge

Rider Photo Challenge

, 22 OKTOBER 2017 , 21:09:00