Hanura

Pemerintah Harus Waspadai Risiko Proyek Infrastruktur

 RABU, 11 OKTOBER 2017 , 17:14:00 WIB | LAPORAN: WAHYU SABDA KUNCAHYO

Pemerintah Harus Waspadai Risiko Proyek Infrastruktur

Net

RMOL. Komisi XI DPR mengingatkan pemerintah untuk mengelola risiko proyek-proyek infrastruktur secara cermat.
"Keinginan pemerintah untuk membangun infrastruktur harus dieksekusi dengan matang. Sebab sebagian proyek juga dilakukan dengan utang dari swasta, baik melalui PPP (kerja sama swasta pemerintah) maupun pinjaman oleh BUMN, selain dari APBN yang notabene besaran utangnya juga makin membengkak," ujar anggota Komisi XI Ecky Awal Mucharam di Komplek Parlemen, Jakarta, Rabu (11/10).

Menurutnya, skenario terburuknya adalah jika pemerintah mengalami gagal bayar maka BUMN akan dijual atau disuntik dengan APBN.

"Jadi, klaim bahwa proyek-proyek infratsruktur tersebut tidak membebani APBN tidak tepat. Ujung-ujungnya ya APBN juga yang memback-up," beber Ecky.

Dia menjelaskan, sedari awal perencanaan dan mitigasi risiko harus matang. Mesti diperhatikan juga kemampuan negara dalam pembiayaan infrastruktur dari sisi penerimaan APBN. Mengingat, beberapa tahun terakhir target penerimaan negara meleset terus, dan tahun ini pun diperkirakan penerimaan pajak akan mengalami shortfall.

"Secara prosedural pastilah disyaratkan studi kelayakan untuk tiap proyek. Namun perlu diingat bahwa ada asumsi-asumsi makro yang digunakan untuk menghitungnya. Persoalannya asumsi yang digunakan itu bisa jadi over optimistis. Oleh karena itu, selain studi kelayakan harus dilakukan dengan pruden, manajemen risiko juga harus dilakukan dengan baik dari awal," papar Ecky.

Dan lebih penting, proyek-proyek infrastruktur juga bergantung pada kondisi makro, ekonomi maupun politik. Angka realisasi pertumbuhan ekonomi menjadi faktor yang mempengaruhi keberhasilan proyek infrastruktur. Tantangannya, proyek infrastruktur tidak langsung berbuah.

"Kita akan merasakan manfaat ekonomi optimalnya dalam jangka panjang. Di sisi lain, daya beli dan permintaan kita melemah. Nah sisi inilah yang selama ini saya lihat kurang diperhatikan oleh pemerintah. Belanja-belanja untuk menjaga daya beli dikorbankan untuk pembangunan infrastruktur. Menjadi tugas pemerintah untuk menyeimbangkan keduanya karena saling terkait," demikian Ecky. [wah]


Komentar Pembaca
DPR Dukung PWI Uji Materi UU MD3

DPR Dukung PWI Uji Materi UU MD3

, 20 FEBRUARI 2018 , 15:00:00

Tak Ada Nama SBY-Ibas Di Kasus KTP-El

Tak Ada Nama SBY-Ibas Di Kasus KTP-El

, 20 FEBRUARI 2018 , 13:00:00

SBY Lantik AHY

SBY Lantik AHY

, 18 FEBRUARI 2018 , 00:31:00

Yang Lolos Dan Tak Lolos

Yang Lolos Dan Tak Lolos

, 18 FEBRUARI 2018 , 01:23:00

RR Dikawal Cakra Buana

RR Dikawal Cakra Buana

, 16 FEBRUARI 2018 , 13:26:00