Verified

Sri Mulyani Dikerjain Siapa?

Surat Soal PLN Dililit Utang Bocor

Ekbis  KAMIS, 28 SEPTEMBER 2017 , 10:14:00 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Sri Mulyani Dikerjain Siapa?

Sri Mulyani/Net

RMOL. Sejak pagi kemarin, pemberitaan diramaikan bocornya surat Kementerian Keuangan soal kondisi keuangan PLN yang tengah dililit utang. Entah siapa yang membocorkan, namun Menteri Keuangan Sri Mulyani bertekad mencari si pelaku. Kira-kira Sri Mul lagi dikerjain siapa?
 Salinan dan foto surat yang ditandatangani Sri Mul sudah beredar di kalangan wartawan sejak Selasa (26/9) malam. Tak jelas siapa yang pertama kali menyebarnya. Dari salinan surat tersebut diketahui bahwa surat bersifat penting dan segera yang ditujukan kepada Menteri ESDM Ignasius Jonan dan Menteri BUMN Rini Soemarno. Surat yang diterbitkan 19 September menyoal tentang perkembangan risiko keuangan negara atas penugasan infrastruktur ketenagalistrikan. Surat juga ditembuskan kepada Kepala Staf Kepresidenan, Dirut PLN dan Dewan Komisaris PLN.

Apa isinya? Ada lima poin yang dipaparkan Sri Mul. Pertama, Sri Mul menyebut kondisi keuangan PLN saat ini terus menurun. Utang makin bengkak, tapi pemasukan gitu-gitu saja. Gara-gara itu, sudah tiga bulan Kementerian Keuangan mengajukan permintaan waiver (penundaan tuntutan) kepada para pemberi pinjaman. Kedua, keuangan PLN sekarang lagi seret karena dalam setiap melaksanakan penugasan pemerintah, PLN sangat tergantung pada pinjaman. Ketiga, kewajiban bayar utang PLN makin besar, sementara pemasukan dari penjualan listrik begitu-begitu saja. Tidak ada kenaikan signifikan. Kondisi ini berpotensi meningkatkan risiko gagal bayar utang. Keempat, karena tahun depan tidak ada kenaikan tarif listrik, Sri Mul meminta ada regulasi yang mendorong penurunan biaya produksi listrik. Dia berharap Jonan dan Rini mendorong PLN melakukan efisiensi biaya operasi untuk mengantisipasi peningkatan risiko gagal bayar utang di tahun-tahun mendatang. Dan yang terakhir, terkait program 35 ribu MW. Sri Mul menilai PLN perlu melakukan penyesuaian target penyelesaian megaproyek tersebut. Mengingat kondisi keuangan PLN yang seret sementara utang numpuk dan banyak utang yang akan jatuh tempo. Tujuannya, agar PLN tidak membebani keuangan negara. "Kondisi keuangan PLN merupakan salah satu sumber risiko fiskal pemerintah," demikian petikan surat tersebut.

Kemenkeu tentu saja sangat menyesalkan beredarnya surat tersebut di publik. Kabiro Komunikasi Kemenkeu Nufransa Wira Sakti menyatakan pembocoran tersebut merupakan tindakan melanggar peraturan dan disiplin administrasi negara, serta tidak sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik. Dia bilang, pihaknya akan melakukan pengusutan untuk mencari pembocor surat tersebut. "Agar pelanggaran tersebut tidak terulang kembali pada masa yang akan datang," jelas Nufransa dikutip dari keterangan tertulis, kemarin.

Soal isi surat, Nufransa bilang sesuai dengan Undang-undang, Kementerian Keuangan wajib mengelola keuangan negara secara hati-hati dan berkelanjutan, termasuk melakukan pengawasan dan penilaian potensi risiko fiskal. Surat tersebut intinya agar Kementerian ESDM dan Kementerian BUMN mendampingi PLN mengelola keuangan sehingga tidak terjadi gagal bayar. Mendampingi PLN agar melaksanakan tugas dengan tetap menjaga tata kelola yang baik, efisiensi dan mampu mengelola keuangan perusahaan secara hati-hati dan profesional. "Bagaimana agar pembangunan infrastruktur dapat dinikmati masyarakat, sedangkan risiko keuangan tetap terjaga," tuntasnya.

Bagaimana tanggapan Kementerian ESDM? Saat ditanya di kompleks Istana siang kemarin, Menteri ESDM Ignasius Jonan awalnya kurang begitu mengerti tentang surat tersebut. Dia bilang, belum membaca dan menerima surat tersebut. Meski begitu, Jonan sedikit banyak menanggapi tentang isi surat. Jonan memastikan meski tidak menaikkan tarif dasar listrik, PLN akan tetap meraih pendapatan keuntungan.

Memang akan kehilangan pendapatan sekitar Rp 5 triliun, tapi menurut Jonan tak apa-apa dibanding pendapatan PLN yang mencapat Rp 300 triliun per tahun. Jonan juga memastikan PLN akan melakukan efisiensi pada biaya-biaya perawatan. Eks Dirut PT KAI ini juga mengatakan, pendapatan yang diperoleh PLN tahun ini tidak akan mempengaruhi proyek 35 ribu MW. Soalnya, proyek tersebut tidak akan selesai pada 2019 seperti yang dijanjikan awalnya. Kemungkinan baru akan kelar tahun 2024.

Sore hari, Jonan kembali menggelar jumpa pers terkait surat tersebut di kantornya. Kali ini didampingi Dirut PLN Sofyan Basyir. Apa yang disampaikan Jonan tak jauh beda.

Sementara Sofyan mengaku sudah menerima surat tersebut namum belum membacanya. Meski demikian, Sofyan mengakui, PLN siap menyelesaikan permasalahan yang dikhawatirkan Sri Mul. Berbagai polemik soal utang, disebutnya bisa beres. "Nggak ada masalah, siap kita amankan," tutupnya.

Kementerian BUMN merespons surat dari Sri Mul. Deputi Bidang Energi BUMN Edwin Hidayat Abdullah mengatakan, saat ini PLN telah menyiapkan strategi untuk menjaga keuangan. Langkah yang sudah disiapkan adalah revaluasi aset, meningkatkan produktivitas aset yang sudah ada, efisiensi operasi dan pengadaan barang dan jasa.

Dia memastikan, kondisi keuangan PLN selalu dijaga untuk mampu mendanai operasi perusahaan dan pemenuhan kewajiban terhadap kreditor, baik kreditor perbankan maupun pemegang obligasi perusahaan. Edwin juga mengungkapkan PLN sudah mengurangi porsi penggunaan BBM dalam komposisi produksi tenaga listrik. "Pada 2014, porsi penggunaan BBM mencapai 11,4 persen, tahun ini 5,8 persen," kata Edwin, melalui siaran pers, kemarin.

Pengamat energi Fabby Tumiwa mengatakan, sebenarnya ada baiknya juga surat tersebut bocor ke publik. Sehingga publik mengetahui kondisi keuangan PLN dan kondisi keuangan negara saat ini. Meski begitu, dia mendukung Kemenkeu mengusut siapa pelaku pembocor surat tersebut.

Soal kecemasan Sri Mul dalam surat tersebut, Fabby menganggap itu sangat beralasan. Soalnya, pertumbuhan pendapatan PLN dari penjualan listrik tidak meningkat signifikan. Pada semester I 2017 misalnya, target pertumbuhan 8 persen namun hanya terealisasi 1 persen. Beban PLN bertambah berat karena harga energi pokok, seperti BBM dan batubara naik. "Sementara, pemerintah menetapkan tarif listrik tidak naik," kata Fabby di Kawasan Mega Kuningan, Jakarta, kemarin. ***

Baper Meter
 Loading...
Suka
Suka
0%
Kocak
Kocak
0%
Sedih
Sedih
0%
Marah
Marah
0%
Kaget
Kaget
0%
Tidak Peduli
Tidak Peduli
50%
Waspada
Waspada
50%
Takut
Takut
0%

Komentar Pembaca
Panglima TNI Dipermalukan!

Panglima TNI Dipermalukan!

, 23 OKTOBER 2017 , 17:00:00

Melihat Lebih Luas Konflik Semenanjung Korea
Bahas Wacana Densus Tipikor

Bahas Wacana Densus Tipikor

, 22 OKTOBER 2017 , 00:25:00

Wakil Ketua DPRD Banjamasin Diperiksa KPK

Wakil Ketua DPRD Banjamasin Diperiksa KPK

, 22 OKTOBER 2017 , 01:33:00

Rider Photo Challenge

Rider Photo Challenge

, 22 OKTOBER 2017 , 21:09:00