Verified

Senayan: Jangan Palak Rakyat Biayai Infrastruktur E-Money

BI Bertindak Seperti Bank Komersial

Ekbis  SENIN, 25 SEPTEMBER 2017 , 10:27:00 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Senayan: Jangan Palak Rakyat Biayai Infrastruktur E-Money

Foto/Net

RMOL. Perbankan diproyeksi meraup setidaknya Rp 1,2 triliun dari pengoperasian uang elektronik (e-money). Kebijakan Bank Indonesia (BI) dinilai cenderung menguntungkan perbankan.
 Serupa dengan Badan Ba­dan Pelindungan Konsumen Nasional (BPKN), sejumlah politisi Senayan juga menyam­paikan ketidaksetujuannya den­gan kebijakan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 19/8/ PBI/2017 mengenai pembe­banan biaya untuk isi ulang (top up) uang elektronik kepada konsumen. Kebijakan tersebut dinilai terlalu berpihak kepada kepentingan perbankan.

"Itu langkah blunder. Ini bisa berujung pada distrust (ketidak­percayaan). Karena masyarakat yang seharusnya mendapatkan insentif, eh malah dapat disin­sentif," kata anggota Komisi XI DPR Heri Gunawan kepada Rakyat Merdeka, pada akhir pekan.

Heri mengaku pihaknya tidak bisa menerima alasan BI mengenakan biaya top up antara lain karena mempertimbangkan mahalnya biaya pengembangan infrastruktur untuk memper­luas pembayaran non tunai. Menurutnya, tidak tepat rakyat dipalak, ikut bertanggung jawab membiayai infrastruktur terse­but. Karena, perbankan sudah diuntungkan dari perputaran uang dari pelaksanaan transaksi non tunai itu sendiri.

Heri menilai pengenaan biaya top up e-money menguntung­kan perbankan karena nilai dari dana yang terkumpul dari transaksi tersebut cukup meng­giurkan.

Dipaparkannya, kartu uang elektronik yang digunakan masyarakat dari data empat bank tercatat sebanyak 27,6 juta kartu. Yakni terdiri dari Bank Mandiri 9,61 juta kartu, BNI 1,5 juta kartu, BRI 6,6 juta kartu, dan BCA10 juta kartu. Jika biaya top up yang dibebankan ke masyarakat sebesar Rp 1.500 dikalikan 27,6 juta kartu maka totalnya mencapai Rp 41,4 miliar untuk satu kali transaksi. Jika per bulannya hanya sekali saja transaksi, maka dalam satu tahun, perbankan meraup Rp 496,8 miliar. Jumlah itu belum termasuk dana dari penjualan kartu Rp 25 ribu.

"Jika ditambahkan harga kartu, kemudian dikalikan jumlah transaksi dari 27,6 juta kartu, totalnya bisa mencapai Rp 1,2 triliun per tahun. Ini besar sekali," paparnya.

Heri mengingatkan, jika BI tetap ngotot mempertahankan kebijakan pengenaan biaya top up, risikonya cukup besar.

"BI bertindak seolah-olah menjadi bank komersil. Janganlah sampai kredibilitas BI rusak cuma gara-gara ini," cetusnya.

Heri menilai, pengenaan biaya top up bertentangan dengan se­mangat dan visi cashless society yang gencar disosialisasikan BI. Hal ini juga kontraproduktif dengan semangat Gerakan Na­sional Non Tunai (GNNT) yang bertujuan mewujudkan sistem pembayaran yang transparan, efisien, minim risiko, aman, dan terhidar dari aksi penipuan.

Anggota Komisi XI DPR lain, Hendrawan Supratikno juga mengkritik kebijakan BI tersebut. Dia menilai, pengenaan biaya top up E-Money menjadi akses baru perbankan meraup keuntungan.

"Masyarakat janganlah dijadi­kan mangsa insting fee based lah (pendapatan berbasis komisi). Kebijakan harus ditinjau ulang," pintanya.

Hendrawan mengatakan, pe­nyediaan infrastruktur berupa teknologi pembayaran e-money merupakan tuntutan zaman. Dan, hal tersebut merupakan tanggung jawab perbankan dalam memberikan pelayanan. Tidak tepat dibebankan ke konsumen.

"Sistem transaksi pembayaran semakin mudah dan murah, bahkan gratis. Bukan malah memberatkan," cetusnya.

Hendrawan menambahkan, dalam waktu dekat ini akan memanggil pimpinan BI untuk meminta penjelasan mengenai kebijakan yang menimbulkan polemik tersebut.

Seperti diketahui, dalam PBI isi ulang E-Money pada satu kanal (pada penerbit kartu) den­gan transaksi diatas Rp 200.000 dikenakan biaya Rp 750. Hanya yang melakukan transaksi di bawah itu baru gratis. Sementara itu, untuk isi ulang lintas kanal (bukan merchant penerbit kartu) dikenakan Rp 1.500. ***
Baper Meter
 Loading...
Suka
Suka
0%
Kocak
Kocak
0%
Sedih
Sedih
0%
Marah
Marah
0%
Kaget
Kaget
0%
Tidak Peduli
Tidak Peduli
0%
Waspada
Waspada
0%
Takut
Takut
0%

Komentar Pembaca
Panglima TNI Dipermalukan!

Panglima TNI Dipermalukan!

, 23 OKTOBER 2017 , 17:00:00

Melihat Lebih Luas Konflik Semenanjung Korea
Bahas Wacana Densus Tipikor

Bahas Wacana Densus Tipikor

, 22 OKTOBER 2017 , 00:25:00

Wakil Ketua DPRD Banjamasin Diperiksa KPK

Wakil Ketua DPRD Banjamasin Diperiksa KPK

, 22 OKTOBER 2017 , 01:33:00

Rider Photo Challenge

Rider Photo Challenge

, 22 OKTOBER 2017 , 21:09:00