Verified

Biaya Isi Ulang E-Money Harus Ditolak

Ekbis  SENIN, 18 SEPTEMBER 2017 , 16:37:00 WIB | LAPORAN: WAHYU SABDA KUNCAHYO

Biaya Isi Ulang E-Money Harus Ditolak

Net

RMOL. Komisi XI DPR RI meminta rencana pengenaan biaya top up atau isi ulang e-money ditinjau ulang.
"Fintech (financial technology) termasuk uang elektronik memang perlu didorong. Tetapi jangan dengan membebani masyarakat dan hanya menguntungkan penyedia jasa," jelas anggota Komisi XI Ecky Awal Mucharam di Komplek Parlemen, Jakarta, Senin (18/9).

Dia menjelaskan, kemajuan fintech seharusnya menghadirkan efisiensi keuangan dan kemudahan. E-money kini menjadi salah satu alat pembayaran utama yang digunakan untuk kebutuhan masyarakat khususnya transportasi. Untuk jalan tol, Transjakarta, dan KRL, masyarakat tidak punya pilihan lagi menggunakan uang tunai.

"Tidak menjadi masalah jika uang elektronik ini hanya bersifat pengganti uang cash yang nilainya setara. Tetapi jika untuk memperoleh uang elektronik itu masyarakat dibebani biaya, artinya uang elektronik itu bukan lagi menjadi alat tukar yang setara tetapi sudah terjadi monopoli jasa," beber Ecky.

Menurutnya, pihak bank sudah dapat keuntungan dari uang deposit yang mengendap tersebut. Padahal, dari deposit sendiri marjinnya sudah tinggi karena bagi bank itu merupakan uang murah.

"Sekarang mau ditambah lagi biaya top up. Alasan untuk pengembangan penyediaan mesin pembayaran pun bagi saya tidak bisa diterima sebab mereka sudah mendapat keuntungan dari sana," kata Ecky.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menambahkan, pengenaan biaya sebesar Rp 2.000 atau Rp 2.500 yang diusulkan sepertinya tidak besar secara nominal. Tetapi harus diingat jumlah frekuensinya sangat besar sekali. Sekali top-up jauh lebih banyak masyarakat yang mengisi sejumlah Rp 50 ribu daripada yang Rp 500 ribu. Sudah pasti yang paling dirugikan dari kebijakan tersebut adalah masyarakat kecil yang sekali top up hanya Rp 50 ribu atau Rp 100 ribu.

"Karena itu, saya meminta BI dan OJK meninjau ulang rencana penerapan biaya ini. Jangan biarkan perbankan berperilaku seperti kartel dengan mengincar keuntungan tetapi membuat masyarakat tidak punya pilihan lain. Fintech seharusnya tumbuh secara alami karena masyarakat memang membutuhkan dan memilihnya sendiri," tegas Ecky. [wah] 

Baper Meter
 Loading...
Suka
Suka
75%
Kocak
Kocak
0%
Sedih
Sedih
0%
Marah
Marah
25%
Kaget
Kaget
0%
Tidak Peduli
Tidak Peduli
0%
Waspada
Waspada
0%
Takut
Takut
0%

Komentar Pembaca
Panglima TNI Dipermalukan!

Panglima TNI Dipermalukan!

, 23 OKTOBER 2017 , 17:00:00

Melihat Lebih Luas Konflik Semenanjung Korea
Bahas Wacana Densus Tipikor

Bahas Wacana Densus Tipikor

, 22 OKTOBER 2017 , 00:25:00

Wakil Ketua DPRD Banjamasin Diperiksa KPK

Wakil Ketua DPRD Banjamasin Diperiksa KPK

, 22 OKTOBER 2017 , 01:33:00

Rider Photo Challenge

Rider Photo Challenge

, 22 OKTOBER 2017 , 21:09:00