Rini Soemarno Bikin Capek Sri Mulyani

Masih Diboikot DPR

Ekbis  SABTU, 09 SEPTEMBER 2017 , 08:34:00 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Rini Soemarno Bikin Capek Sri Mulyani

Sri Mulyani.dan Rini Soemarno/Net

RMOL. Sudah setahun lebih Menteri BUMN Rini Soemarno tidak menginjakkan kaki di DPR untuk rapat dengan mitra kerjanya yakni Komisi VI. Selama itu pula, peran Rini digantikan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Sikap Sri Mul yang selalu hadir menggantikan Rini mendapat simpati dari anggota dewan. Tapi, sampai kapan akan begini terus. Boikot DPR terhadap Rini bikin capek Sri Mul aja...
Sri Mul bisa dibilang menteri pekerja keras. Tidak hanya bertugas membelanjakan uang negara sebagaimana tugas menteri, eks Direktur Bank Dunia ini juga mendapat tugas khusus dari Presiden Jokowi untuk menambal APBN yang kurang. Beragam inovasi dilakukan, salah satunya tax amnesty.

Tapi tugas Sri Mul tidak hanya itu, dia masih disibukkan dengan kerjaan kementerian lain, dalam hal ini pos Menteri BUMN di DPR. Jika ada urusan mitra kerja Kementerian BUMN dengan DPR, Sri Mul selalu menggantikan peran Rini yang diboikot legislator.

Menggantikan posisi Rini di DPR bukan sehari dua hari tapi sudah berlangsung lebih dari setahun. Terakhir, Sri Mul menggantikan Rini saat rapat kerja Komisi VI dengan Kementerian BUMN, Kamis (7/9). Rapat itu cukup penting karena agendanya soal Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian BUMN 2018.

Untungnya, DPR tidak berpolemik ihwal anggaran Kementerian BUMN ini. Karena kalau ada polemik, bisa jadi sebuah kementerian akan terhambat kinerjanya. Tidak sampai satu jam, Sri Mul memimpin Kementerian BUMN dalam rapat dan anggaran sebesar Rp 247 miliar yang digolkan Komisi VI.

Ketua Komisi VI Teguh Jurwarno mengatakan, setelah mendengar paparan program 2018 Kementerian BUMN, bisa disimpulkan komisinya memahami kebutuhan anggaran tersebut. Untuk itu, bisa disimpulkan Komisi VI menyetujui dan menindaklanjuti hal ini.

Di hari itu, Sri Mul tidak hanya mengurusi tugas Menteri Rini saja. Dia juga melakoni tugasnya sebagai Menkeu dengan melanjutkan rapat dengan Komisi XI, mitra kerjanya. Sikap ulet Sri Mul ini mendapat perhatian jajaran Komisi XI.

Rasa simpati datang dari Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Gerindra, Willgo Zainar. Dia kasihan atas double job yang diemban Sri Mul. Selain menangani pekerjaan di kementeriannya sendiri, Sri Mul juga ditugaskan menggantikan Menteri Rini. "Pertama-tama saya turut bersimpati dengan Ibu Menteri. Karena Ibu Menteri ini tugasnya yang paling berat. Kalau menteri yang lain berpikir belanja, Ibu Menteri juga berpikir mencari uang. Belum lagi menggantikan Menteri BUMN," ujar Willgo di Gedung DPR, Kamis (7/9).

Willgo berharap, status boikot kepada Rini dikaji ulang agar tugas berat Sri Mul setidaknya berkurang. "Kami dari Fraksi Gerindra mengharapkan banned (boikot) terhadap Menteri BUMN dikaji kembali. Atau secara tegas Presiden mengganti Menteri BUMN karena kalau, tidak susah juga. Ibu menteri ini pekerjaannya sudah banyak, harus urus BUMN juga," paparnya.

Ketua Komisi XI, Melchias Marcus Mekeng memberikan semangat kepada Sri Mul menjalani amanat ini. "Memang poisisinya Ibu Menteri agak berat. Mencari uang, mengeluarkan uang, dan menggantikan Menteri BUMN. Mungkin mau naik kelas, jadi terima saja ya Bu, jalankan saja," tuturnya.

Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan juga ikut komentar. Politisi PAN itu menilai tidak sehat jika konflik Menteri Rini dengan DPR dibiarkan berlarut. "Kalau Menkeu merangkap Menteri BUMN padahal Menteri BUMN ada, kita juga nggak sehat. Ya terlepas dari rekomendasi Pansus Pelindo semua harus berjalan sesuai jalurnya," kata Taufik Kurniawan di Jakarta, kemarin.

Pengamat politik dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengatakan, tindakan boikot terhadap Rini tidak efektif dan bikin capek Sri Mulyani saja. Yang dirugikan, justru rakyat. "Bikin capek saja ini. Harusnya, bisa dipisahkan kepentingan politik dan fungsi pokok DPR tekait Kementerian. Apalagi yang dibahas soal anggaran, yang dirugikan justru rakyat," ujar Lucius kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Mestinya, kata dia, ada rekomendasi evaluasi ulang, terlalu berlebihan juga jika pansus minta Rini dipecat. Untuk itu, DPR perlu membicarakan solusi bagaimana caranya agar Menteri Rini bisa datang kembali ke DPR dan melakukan pembahasan terkait Kementerian BUMN dengan mitra kerjanya. "Tidak bijak kalau dibiarkan berlarut. Harus dicarikan jalan keluar. Harus dipisahkan lah, kasus per kasus. Kalau soal anggaran kasihan rakyat," pungkasnya.

DPR memang secara resmi telah melayangkan surat melarang Menteri BUMN Rini Soemarno untuk rapat di DPR, termasuk dengan mitra kerjanya di Komisi VI. Larangan itu dikeluarkan politisi Gerindra, Fadli Zon saat menjabat Plt Ketua DPR 2015. Surat itu merupakan tindak lanjut atas permintaan Pansus Panitia Angket Pelindo II yang diketuai politisi PDIP Rieke Dyah Pitaloka. Pansus, meminta DPR tidak melakukan rapat kerja dengan Menteri BUMN, termasuk pembahasan APBN. Sebelum surat pelarangan bernomor PW/19400/DPR RI/XII/2015 itu beredar, Rieke telah membuat rekomendasi dan dibacakan di rapat Paripurna DPR 17 Desember 2015. Di antaranya, merekomendasikan membatalkan perpanjangan kontrak JICT 2015-2038 antara Pelindo II dan HPH karena terindikasi kuat telah merugikan negara. Tidak hanya itu, serangan terhadap Menteri Rini dalam rekomendasi itu juga kental terasa.

"Karena itu, pansus sangat merekomendasikan kepada Presiden untuk menggunakan hak prerogatifnya memberhentikan, Rini Soemarno sebagai Meneg BUMN," demikian kutipan rekomendasi yang dibacakan Rieke di penghujung tahun 2015.

Wakil Ketua Fraksi PDIP Hendrawan Supratikno menilai, pelarangan Menteri Rini ke DPR sudah benar dan konsekuensi dari Rekomendasi Pansus Pelindo II saat itu. Menurutnya, dengan adanya surat resmi dari DPR, menandakan larangan itu bersifat mengikat, dan hanya dapat ditinjau ulang melalui Paripurna selanjutnya. Artinya, Menteri Rini secara resmi belum bisa menginjakkan kaki di DPR sebelum surat itu dicabut. ***

Komentar Pembaca
Darmin Nasution Ngeles Terus!

Darmin Nasution Ngeles Terus!

, 12 DESEMBER 2017 , 19:00:00

Istri Panglima Hadi Bukan Tionghoa

Istri Panglima Hadi Bukan Tionghoa

, 12 DESEMBER 2017 , 15:00:00

AHY Jadi Saksi Pernikahan Putra Bendahara SMSI
Titiek Bersama Sesepuh Golkar

Titiek Bersama Sesepuh Golkar

, 09 DESEMBER 2017 , 19:33:00

Nekat Terobos Busway

Nekat Terobos Busway

, 10 DESEMBER 2017 , 00:42:00