Rita Widyasari

Menteri ATR Diminta Bertanggung Jawab

Sertipikat Pulau Reklamasi

Ekbis  JUM'AT, 08 SEPTEMBER 2017 , 08:28:00 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Menteri ATR Diminta Bertanggung Jawab

Foto/Net

RMOL. Terbitnya sertipikat hak guna bangunan (HGB) seluas 31,2 hektare atas nama PT Kapuk Naga Indah yang super cepat, dinilai Ketua Umum LSM FAKTA Anhar Nasution telah melanggar aturan. Sertipikat itu diterbitkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Utara.
Menurut anggota Panja Pertanahan Komisi II DPR 2004-2009 ini, penerbitan HGB di atas 5.000 meter persegi harus terlebih dahulu menda­patkan Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) dari Pemda DKI yang dileng­kapi dengan hasil pengukuran dari Kantor Pertanahan setempat.

Selain itu, tegas Anhar, setiap penerbitan sertipikat harus pula dilengkapi berbagai per­syaratan ketat dengan advice planning/RUTR/RT-RW dari Pemda DKI, serta dilampiri akta Perjanjian Pemberian HGB di atas HPL dengan investor serta persyaratan lain yang berlaku.

Karenanya, Anhar menilai penerbitan HGB 31,2 Ha di Pulau D jelas ilegal. "Kasus penerbitan sertipikat HGB seluas 31,2 Ha melanggar ketentuan. Ditambah lagi kasus pulau pulau reklamasi tengah dalam status moratorium," jelasnya.

Kasus ini, lanjut Anhar lagi, juga mencerminkan buruknya koordinasi para pembantu presiden, karena Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti tidak menyetujui proyek rekla­masi dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya sudah mengeluarkan moratorium, sementara Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) justru menerbitkan sertipikat pulau reklamasi.

Kasus reklamasi sudah membuat dipenjaranya Dirut Agung Podomoro dan anggota DPRD DKI. Anhar mencuri­gai, ada kongkalingkong di balik penerbitan sertipikat tak wajar itu. "Jika kita kalikan harga per meternya mencapai Rp 100 juta rupiah per meter persegi, maka angka yang didapat developer mencapai Rp 31,2 triliun," jelasnya.

Menurut Anhar, jika ser­tipikat itu diagunkan kepada pihak ketiga, anggap saja yang disetujui hanya 50 persen, berapa uang yang didapat pengembang sebelum bangunan di atas lahan itu dibangun.

Selanjutnya, tanya Anhar, apakah seorang Kepala Kantor BPN Jakarta Utara yang no­tabene eselon tiga yang baru menjabat berani menerbitkan surat itu? "Jangan-jangan ada tekanan," kata Anhar.

Untuk itu, dia meminta Menteri Agraria & Tata Ruang/Kepala BPN bertanggung jawab atas terbitnya sertipikat pulau reklamasi ini. Mencermati kasus yang terlalu berani ini, Anhar juga mendesak Presiden Joko Widodo turun tangan terkait penerbitan sertipikat, terutama penerbitan sertipikat HGB seluas 31,2 hektar di pulau reklamasi, karena telah mencederai hukum dan rasa keadilan masyarakat. ***

Baper Meter
 Loading...
Suka
Suka
0%
Kocak
Kocak
0%
Sedih
Sedih
0%
Marah
Marah
0%
Kaget
Kaget
0%
Tidak Peduli
Tidak Peduli
0%
Waspada
Waspada
0%
Takut
Takut
0%

Komentar Pembaca
Menhan: Panglima TNI Jangan Gaduh Lagi!

Menhan: Panglima TNI Jangan Gaduh Lagi!

, 26 SEPTEMBER 2017 , 17:00:00

BPJS Berpotensi Defisit Rp 9 Triliun

BPJS Berpotensi Defisit Rp 9 Triliun

, 26 SEPTEMBER 2017 , 15:00:00

Barbuk OTT Suap Wali Kota Cilegon

Barbuk OTT Suap Wali Kota Cilegon

, 24 SEPTEMBER 2017 , 02:20:00

Kang Emil Di Gunung Padang

Kang Emil Di Gunung Padang

, 24 SEPTEMBER 2017 , 08:04:00

Kontes Domba Berhias

Kontes Domba Berhias

, 24 SEPTEMBER 2017 , 08:46:00