Rita Widyasari

Jangan Ada Insentif Pajak Buat Freeport!

Ekbis  RABU, 06 SEPTEMBER 2017 , 10:04:00 WIB | LAPORAN: WIDYA VICTORIA

Jangan Ada Insentif Pajak Buat Freeport<i>!</i>

Ilustrasi/Net

RMOL. Perubahan status dari Kontrak Karya menjadi IUPK diyakini menunjukkan representasi kedaulatan Indonesia.
"Dengan perubahan status itu, menunjukkan Freeport sudah dalam kendali Indonesia dalam perspektif undang-undang. Apalagi ditambah divestasi 51 persen, penegasan kedaulatan itu perlu kita syukuri bersama," kata pengamat pkonomi dari Universitas Maranatha Bandung, Dr. Timbul Hamonangan Simanjuntak dalam rilis tertulisnya, Rabu (6/9).

Namun, dirinya pun mengingatkan bahwa divestasi senilai 51 persen memerlukan dana yang besar dan pemerintah diharapkan tidak lagi memberikan kompensasi soal pajak nantinya.

"Sudah lama Freeport menikmati keuntungan sehingga nantinya jangan ada insentif berupa kompensasi pajak. Ini divestasi kan, bukan nasionalisasi. Artinya, tetap perlu beli (saham) dan itu tidak sedikit," tukas Timbul Hamonangan Simanjuntak yang juga koordinator Balitbang Yayasan Bung Karno.

PT Freeport Indonesia mendapatkan perpanjangan usaha hingga 2041. Perpanjangan usaha ini diperoleh setelah raksasa tambang itu menyepakati empat poin perundingan dengan pemerintah Indonesia.

Keempat poin itu adalah pertama, landasan hukum yang mengatur hubungan pemerintah dengan Freeport Indonesia adalah IUPK, bukan kontrak karya (KK).

Kedua, divestasi atau pelepasan saham Freeport Indonesia sebesar 51% untuk kepemilikan nasional.

Ketiga, PT Freeport Indonesia membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) selama lima tahun atau maksimal pada Oktober 2022.

Keempat, stabilitas penerimaan negara, yakni penerimaan negara secara agregat lebih besar dibanding penerimaan melalui KK selama ini.[wid]




Baper Meter
 Loading...
Suka
Suka
0%
Kocak
Kocak
0%
Sedih
Sedih
0%
Marah
Marah
0%
Kaget
Kaget
0%
Tidak Peduli
Tidak Peduli
0%
Waspada
Waspada
0%
Takut
Takut
0%

Komentar Pembaca
Menhan: Panglima TNI Jangan Gaduh Lagi!

Menhan: Panglima TNI Jangan Gaduh Lagi!

, 26 SEPTEMBER 2017 , 17:00:00

BPJS Berpotensi Defisit Rp 9 Triliun

BPJS Berpotensi Defisit Rp 9 Triliun

, 26 SEPTEMBER 2017 , 15:00:00

Barbuk OTT Suap Wali Kota Cilegon

Barbuk OTT Suap Wali Kota Cilegon

, 24 SEPTEMBER 2017 , 02:20:00

Kang Emil Di Gunung Padang

Kang Emil Di Gunung Padang

, 24 SEPTEMBER 2017 , 08:04:00

Kontes Domba Berhias

Kontes Domba Berhias

, 24 SEPTEMBER 2017 , 08:46:00