Suku Amungme Minta Jatah Saham Freeport

Ekbis  SELASA, 05 SEPTEMBER 2017 , 10:40:00 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Suku Amungme Minta Jatah Saham Freeport

Foto/Net

RMOL. Perwakilan suku Amungme dan Kamoro, masyarakat adat Papua dekat tambang PT Free­port, tidak mau ketinggalan kereta. Kemarin, mereka menyambangi kantor Ke­menterian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) meminta jatah saham di PT Freeport Indonesia. Ke­datangan mereka diterima langsung Menteri ESDM Ignasius Jonan.
"Kami datang untuk menanyakan kedaulatan masyarakat adatnya di mana? Kami harap ke depan untuk detail rincian­nya kami dilibatkan dan diberikan kesepakatan yang baik untuk masyarakat setempat," ungkap Ketua Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme (Le­masa), Odizeus Beanal.

Dia menuturkan, pihaknya ingin ada manfaat yang lebih besar diberikan Freeport kepada masyarakat. Karena, selama ini kontribusi yang diberikan melalui Freeport Corporate Social Responsibility (CSR) tidak signifikan.

"Apalagi, penyalurannya tidak transparan. Masyarakat adat sekitar hanya mengetahui laporan dana yang diberikan, namun tidak tahu apakah dana yang diberikan benar-be­nar sebesar 1 persen dari pendapatan perusahaan," ujarnya.

Anggota Dewan Adat Papua Wilayah Meepago, John Gobai mengatakan, masyarakat berhak menda­patkan saham atau kompen­sasi dalam bentuk lainnya. Sebab, tanah tempat Free­port menambang adalah milik adat.

Anggota Dewan Adat Amungme Fibiolla Ohei mengaku, dalam per­temuan dengan Jonan, belum ada keputusan dihasilkan. Pihaknya baru sekadar menyampaikan aspirasi.

Namun demikian, Jonan telah berjanji akan membahas permintaan pihaknya kepada kementerian terkait lain.

"Detailnya nanti di akhir perundingan. Akan ada pertemuan lagi dengan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dan lembaga adat yang terkait untuk khususnya hak wilayah bisa memiliki bagian se­cara legal," ungkapnya.

Sementara itu, Staf Khusus Presiden untuk Papua Lenis Kogoya menuntut dana CSR Freeport untuk masyarakat Papua ditingkatkan. Menurutnya, dana sebesar 1 persen dari keuntungan Freeport, ter­lalu kecil.

"Freeport hanya kasih 1 persen. Kalau 1 persen untuk tujuh suku, mereka kebagian kecil," kritik Lenis.

Dia mengatakan, dirinya telah menyampaikan hal tersebut langsung kepada Presiden dan menteri terkait. Menurutnya, saat ini prosesnya masih dalam tahap mediasi dengan Free­port. ***


Komentar Pembaca
Darmin Nasution Ngeles Terus!

Darmin Nasution Ngeles Terus!

, 12 DESEMBER 2017 , 19:00:00

Istri Panglima Hadi Bukan Tionghoa

Istri Panglima Hadi Bukan Tionghoa

, 12 DESEMBER 2017 , 15:00:00

AHY Jadi Saksi Pernikahan Putra Bendahara SMSI
Titiek Bersama Sesepuh Golkar

Titiek Bersama Sesepuh Golkar

, 09 DESEMBER 2017 , 19:33:00

Nekat Terobos Busway

Nekat Terobos Busway

, 10 DESEMBER 2017 , 00:42:00