Menkeu Bandingkan Utang RI Dengan AS Dan Jepang

Dicecar Komisi XI DPR

Ekbis  SELASA, 05 SEPTEMBER 2017 , 10:19:00 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Menkeu Bandingkan Utang RI Dengan AS Dan Jepang

Sri Mulyani Indrawati/Net

RMOL. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memastikan utang Indonesia sebesar Rp 3.779 triliun masih dalam posisi aman bila dibandingkan negara G-20 lain. Para politisi Senayan mengkritisi efektivitas dan pengelolaannya.
Sri Mulyani kemarin melaku­kan rapat kerja dengan Komisi XI DPR membahas utang negara, isu yang belakangan ini jadi sorotan. Rapat ini bisa dibilang sepi, karena dari 51 anggota Komisi XI DPR, tidak sampai setengahnya yang hadir. Namun demikian, rapat tetap berlangsung serius.

Dalam pemaparannya, Men­keu memastikan utang Indonesia masih terkelola dengan baik. Dari sisi defisit anggaran, Indo­nesia lebih kecil dibandingkan dengan negara G-20. Defisit utang Amerika Serikat (AS) mencapai 6,7 persen, Jepang 6,4 persen, Inggris 6,2 persen, dan Brasil 4,3 persen.

"Ini negara-negara yang relatif maju dari kita. Bayang­kan utangnya lebih besar. Ini sebuah gambaran bahwa Indo­nesia dalam mengelola utang dan ekonomi, prudent dan produktif," kata Ani, sapaan akrab Sri Mulyani.

Kemudian dari sisi penda­patan per kapita, Ani menye­butkan, posisi Indonesia masih terbilang rendah. Misalnya dengan Jepang. Pendapatan per kapita Negeri Sakura mencapai 40 ribu dolar AS, setiap warga Jepang menanggung utang 80 ribu dolar AS. Sementara pendapatan per kapita Amerika 57 ribu dolar AS, setiap warga negara menanggung utang 60 ribu dolar AS.

"Kalau dunia exposure utang mereka di atas 100 persen seperti Singapura, Jepang, Italia, 60-100 persen United States, Inggris, Austria, Prancis, Jerman dan dengan negara kaya minyak seperti Qatar, utang RI jauh lebih kecil," tuturnya.

Ani mengungkapkan, mayori­tas utang Indonesia, 62 persen­nya berasal dari uang rakyat yang dikelola bank, reksadana, asuransi, dana pensiun, bah­kan individu. Utang itu masuk melalui berbagai instrumen surat utang. Seperti Surat Utang Negara (SUN), Obligasi Ritel Indonesia (ORI), sukuk, maupun produk lainnya.

"Utang ini bukan transaksi merugikan. Negara dan masyarakat sama-sama diuntungkan," kata Ani.

Soal pemanfaatan, mantan Direktur Bank Dunia ini menerangkan, utang antara lain digunakan untuk pembangunan. Misalnya, proyek Mass Rapit Transit (MRT) Jakarta dengan utang Rp 24 triliun. Proyek ini diproyeksi bisa mengangkut 412 ribu penumpang dalam sehari dan 1,4 juta per tahun. Dan, membuka 4 ribu lapangan kerja sejak pembangunannya dari Lebak Bulus hingga Bundara Hotel Indonesia.

Proyek lainnya, disebut­kan Ani, untuk pembangu­nan Bendungan Jati Gede. Ani menyebut, proyek ini menghasilkan 1,7 miliar meter kubik debit air untuk mengairi 90 ribu hektare jaringan irigasi sawah. Kemudian memberikan air baku pada warga sekira 3 ribu liter per detik, dan menciptakan daya listrik sekira 100 ribu megawatt (MW).

Di luar proyek pembangu­nan, utang juga dialokasikan untuk pendidikan dan keseha­tan. Untuk sektor kesehatan, anggarannya meningkat 181 persen, perlindungan sosial naik hampir sembilan kali lipat dari Rp 35 triliun menjadi Rp 300 triliun. "Saya kira sudah jelas ke mana utang itu perginya," imbuhnya.

Harus Hati-hati

Anggota Komisi XI DPR Mel­chias Marcus Mekeng meminta pemerintah berhati-hati dalam berutang. Dia mempertanyakan kemampuan pemerintah dalam melakukan pembayaran.

"Sumber pengembalian utang ini dari mana ya bu? Oleh APBN kan. Nah, basic-nya dari pajak ya. Dari sisi ini harus dili­hat. Walau utang kita kecil, tapi penerimaan terganggu (peneri­maan kecil-red)," kritiknya.

Dia meminta, dalam berutang, pemerintah agar mem­perhatikan asas dan prinsip ke­hati-hatian. Antara lain melihat efektivitas dari anggaran yang dikelurkan dari pembiayaan negara. Harus sepadan antara manfaat dengan biaya yang dikeluarkan.

"Saya minta pemerintah melakukan evaluasi terhadap Penyertaan Modal Negara (PMN). Dan bila mungkin memberikan sanksi disiplin terhadap yang yang tidak melakukan pengelo­laan dengan baik," pintanya.

Mekeng juga meminta, Men­keu menaikkan kualitas belanja sehingga utang tersebut meng­hasilkan outcome yang lebih baik dari sebelumnya.

Sekadar informasi. Dari data Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu per Juli 2017, utang pemerintah pusat mencapai Rp 3.779,98 triliun. Dalam sebulan, utang ini naik Rp 73,46 triliun, dibanding­kan jumlah di Juni 2017 Rp 3.706,52 triliun. Dalam kurs dolar AS, jumlah utang pe­merintah pusat 283,72 miliar dolar AS, naik dari posisi akhir Juni 2017 sebesar 278,29 miliar dolar AS. Sebagian besar utang pemerintah dalam bentuk su­rat utang atau Surat Berharga Negara (SBN).

Sampai Juli 2017, nilai penerbitan SBN mencapai Rp 3.045 triliun, naik dari akhir Juni 2017 sebesar Rp 2.979,5 triliun. Sementara itu, pinjaman (baik bilateral maupun multilateral) tercatat Rp 734,98 triliun, naik dari Juni 2017 sebesar Rp 727,02 triliun. ***


Komentar Pembaca
Darmin Nasution Ngeles Terus!

Darmin Nasution Ngeles Terus!

, 12 DESEMBER 2017 , 19:00:00

Istri Panglima Hadi Bukan Tionghoa

Istri Panglima Hadi Bukan Tionghoa

, 12 DESEMBER 2017 , 15:00:00

AHY Jadi Saksi Pernikahan Putra Bendahara SMSI
Titiek Bersama Sesepuh Golkar

Titiek Bersama Sesepuh Golkar

, 09 DESEMBER 2017 , 19:33:00

Nekat Terobos Busway

Nekat Terobos Busway

, 10 DESEMBER 2017 , 00:42:00