Berita Politik

Telkom Indonesia
Ramadhan

Cara Menteri Susi Berantas Illegal Fishing Menyalahi Konsep Konservasi Alam

Ekbis  SELASA, 20 JUNI 2017 , 01:31:00 WIB

Cara Menteri Susi Berantas Illegal Fishing Menyalahi Konsep Konservasi Alam

Ilustrasi

RMOL. Tak ada ada satu pun rakyat Indonesia menolak kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dalam memberantas illegal fishing. Rakyat sangat gembira, dunia perikanan berterima kasih.
Demikian disampaikan Ketua Umum Front Nelayan Indonesia (FNI), Rusdianto Samawa, dalam keterangan persnya (Senin, 19/6).

Akan tetapi, dia menjelaskan, cara-cara Menteri Susi dalam berantas illegal gishing menyalahi konsep konservasi alam pesisir. Karena di berbagai TPI-TPI besar di seluruh Indonesia, kapal yang ditangkap sudah kurang lebih 3 tahun tidak musnahkan.

"Kalau saja tidak dibom atau dibakar atau ditenggelamkan, maka Susi Pudjiastuti telah melakukan pelanggaran terhadap UU Lingkungan Hidup karena membiarkan kapal-kapal tersebut menjadi sampah yang merusak perairan laut," ungkapnya.

Karena itu sebaiknya Susi Pudjiastuti meninjau ulang proses bom, penenggelaman dan pembakar kapal di tengah laut. Sebab konsep tersebut bertolak belakang dengan apa yang disebut "maritim clear" yakni konsep maritim yang bersih dan bagus.

"Setelah dihitung jumlah kapal yang mangkrak hasil penangkapan dan dibiarkan begitu, mencapai 910 ribu kapal se-Indonesia. Mulai dari ukuran 30 GT ke bawah hingga 100 GT ke atas," jelasnya..

Dia menyarankan sebaiknya kapal-kapal tersebut dialihkan statusnya dari kapal asing menjadi kapal nasional. "Maka ada baiknya kapal tersebut dibagikan kepada nelayan lokal nasional untuk memudahkan menangkap ikan dan KKP sendiri memberi jaminan akan izin operasionalnya. Sehingga KKP sendiri tidak masuk dalam kategori illegal fishing," ujarnya.

Menurutnya, alih status tersebut penting daripada kapal-kapal tersebut rusak dan dibiarkan menjadi sampah. "Apalagi, pengadaan kapal di KKP sangat gagal dan fatal yang di tandai dengan hasil audit BPK RI yang disclaimers itu," tekannya.

KKP, katanya menambahkan, akan masuk pada ranah pelanggaran hukum dan melalukan illegal fishing apabila kapal-kapal tersebut dibiarkan menjadi sampah dan tidak dialihkan fungsikan.

"Saya berharap kepada KKP agar memperbaiki pola komunikasi dengan nelayan agar semua masalah dapat ketemu solusinya tanpa egois menjadi menteri," tandasnya. [zul]
Baper Meter
 Loading...
Suka
Suka
0%
Kocak
Kocak
100%
Sedih
Sedih
0%
Marah
Marah
0%
Kaget
Kaget
0%
Tidak Peduli
Tidak Peduli
0%
Waspada
Waspada
0%
Takut
Takut
0%

Komentar Pembaca
Tempat Ahok Bukan Di Mako Brimob

Tempat Ahok Bukan Di Mako Brimob

, 23 JUNI 2017 , 15:00:00

Pelepasan 4.109 Ekor Tukik

Pelepasan 4.109 Ekor Tukik

, 23 JUNI 2017 , 13:00:00

Gubernur Bengkulu Tiba Di KPK

Gubernur Bengkulu Tiba Di KPK

, 21 JUNI 2017 , 02:48:00

Antisipasi Penyebaran ISIS

Antisipasi Penyebaran ISIS

, 21 JUNI 2017 , 02:57:00

Serahkan Al Quran Braille

Serahkan Al Quran Braille

, 21 JUNI 2017 , 02:03:00