Berita Politik

Telkom Indonesia
Ramadhan

Pengusaha Keluhkan Mahalnya Tarif Dolar & Biaya Kontainer

Pemerintah Mau Pangkas Ongkos Layanan Di Pelabuhan

Ekbis  KAMIS, 20 APRIL 2017 , 10:03:00 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Pengusaha Keluhkan Mahalnya Tarif Dolar & Biaya Kontainer

Foto/Net

RMOL. Pelaku usaha menyambut gembira rencana pemerintah memangkas biaya layanan di pelabuhan. Karena, biaya logistik di Indonesia dinilai tinggi, bahkan termahal di ASEAN. Hal itu terjadi antara lain disebabkan terlalu banyaknya jenis pungutan.
Ketua Umum Asosiasi Lo­gistik Indonesia (ALI) Zaldy Ilham Masita membeberkan jenis layanan di pelabuhan yang tarifnya tinggi dan tidak wajar sehingga harus dikaji. Antara lain, tarif terminal handling charges (THC).

"Selain tarif (THC) tinggi. Itu sampai sekarang tarif masih menggunakan dolar AS. Biaya yang dibebankan untuk ukuran 20 kaki dengan kondisi full container load mencapai 95 dolar AS per books," ungkap Zaldy kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Dia menuturkan, pembayaran menggunakan mata uang dolar AS memberatkan pelaku usaha. Tarif menjadi tidak pasti karena tergantung pergerakan kurs. Menurutnya, ketentuan itu harus dievaluasi. Apalagi, pemerintah sendiri inginkan semua tran­saksi di dalam negeri memakai rupiah.

Selain tarif THC, Zaldy me­nyebutkan pengenaan tambahan biaya pada pelayanan inven­tory, pemeriksaan kontainer, dan cost recovery. Dia ingin pengenaan biaya-biaya tamba­han harus dievaluasi. Karena, terlalu banyaknya tambahan biaya menyebabkan biaya logisi­tik membengkak.

"Ongkos logistik Indonesia tercatat paling mahal di ASEAN. Biaya logistik pelabuhan In­donesia mencapai 27 persen. Sementara negara tetangga, seperti Thailand hanya 15 persen dan Vietnam dan Malaysia 13 persen," ungkapnya.

Dia mengungkapkan, tarif layanan di pelabuhan tidak pernah mengalami penurunan selama 10 tahun terakhir.

Dia menilai, tingginya layanan di pelabuhan disebabkan pengelolaan pelabuhan yang hanya dikelola Pelindo. Pengelolaan oleh satu perusahaan rentan terjadi monopoli. Saat ini semua biaya di pelabuhan diatur dan seragam. Tidak ada kompetisi harga dan service level.

"Swasta harus diberikan kesempatan masuk. Karena, biasanya kalau ada kompeti­tor terjadi persaingan layanan yang pada akhirnya bisa ber­imbas kepada penurunan tarif," ungkapnya.

Wakil Ketua Umum ALI Mahendra Rianto menyebut­kan beban yang ditanggung pengusaha untuk mengambar­kan mahalnya layanan di pelabuhan.

"Ada sebuah perusahaan mengaku mengeluarkan biaya antara Rp 60 juta-80 juta untuk membayar jasa-jasa pelayanan. Selama satu tahun, mereka kurang lebih harus menguras Rp 960 juta. Itu belum termasuk pungli-pungli ya," ungkap Ma­hendra.

Melihat biaya itu, Mahen­dra menilai, untuk memang­kas biaya logistik tidak cukup hanya dengan melakukan pemberantasan pungli dan pemang­kasan peraturan. Menurutnya, selain memperbaiki struktur tarif layanan, untuk menekan biaya logistik, pemerintah harus melakukan pembangunan jalur logistik.

"Indonesia memiliki posisi strategis di pasar logistik karena memiliki volume perdagangan dan populasi dalam jumlah besar. Sayang jika tidak dioptimalkan. Selama ini Indo­nesia kurang menarik karena biaya logistiknya tinggi," katanya.

Seperti diketahui, dua hari lalu, Menteri Koordinator Ke­maritiman Luhut Binsar Pan­jaitan menggelar rapat dengan sejumlah instansi terkait mem­bahas tarif layanan di pelabu­han.

Mereka yang hadir antara lain, perwakilan dari Kemente­rian Perhubungan (kemenhub), Pelabuhan Indonesia II, Ke­menterian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kemente­rian Keuangan (kemenkeu), PT Kereta Api Indonesia, dan PT Cikarang Dryport. Hasilnya, mereka menyimpulkan biaya logistik masih mahal. Untuk itu, pemerintah akan melakukan evaluasi terhadap struktur biaya peyanan di pelabuhan.

Menurut Luhut, biaya layanan akan diperiksa satu per satu. Hari ini rencananya peserta rapat tersebut akan menggelar rapat kembali hari ini untuk memba­has lebih lanjut evaluasi tarif layanan di pelabuhan.

Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub, Tonny Budiono me­nyatakan mendukung langkah Menteri Luhut. Menurutnya, pemerintah memang hendak mencari instrumen tarif logistik agar produk dalam negeri bisa bersaing dengan negara lain, dan menarik para pengusaha asing untuk bongkar muat di Indonesia. ***
Baper Meter
 Loading...
Suka
Suka
0%
Kocak
Kocak
0%
Sedih
Sedih
0%
Marah
Marah
0%
Kaget
Kaget
0%
Tidak Peduli
Tidak Peduli
0%
Waspada
Waspada
0%
Takut
Takut
0%

Komentar Pembaca
Tempat Ahok Bukan Di Mako Brimob

Tempat Ahok Bukan Di Mako Brimob

, 23 JUNI 2017 , 15:00:00

Pelepasan 4.109 Ekor Tukik

Pelepasan 4.109 Ekor Tukik

, 23 JUNI 2017 , 13:00:00

Gubernur Bengkulu Tiba Di KPK

Gubernur Bengkulu Tiba Di KPK

, 21 JUNI 2017 , 02:48:00

Antisipasi Penyebaran ISIS

Antisipasi Penyebaran ISIS

, 21 JUNI 2017 , 02:57:00

Serahkan Al Quran Braille

Serahkan Al Quran Braille

, 21 JUNI 2017 , 02:03:00