Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
Apa Berani Menteri Enggar Tindak Perusahaan Besar?

Apa Berani Menteri Enggar Tindak Perusahaan Besar?

EkbisKamis, 25 Agustus 2016 , 09:22:00

Kementerian Perdagangan mengaku geram dengan masih banyaknya pedagang yang menimbun barang untuk me ...
Holdingisasi BUMN, DPR: Nanti Dulu<i>!</i>

Holdingisasi BUMN, DPR: Nanti Dulu!

EkbisKamis, 25 Agustus 2016 , 09:13:00

DPR tidak begitu saja dengan mudah memberikan persetujuan terkait rencana pemerintah membentuk hold ...
4 Perusahaan Pelat Merah Mau Terbitkan Saham Baru

4 Perusahaan Pelat Merah Mau Terbitkan Saham Baru

EkbisKamis, 25 Agustus 2016 , 09:11:00

Empat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akhirnya mengantongi restu DPR terkait dengan upaya perusahaa ...
Dirugikan Tarif Interkoneksi, Telkomsel Protes Menteri Rudi
Telkom Group melalui anak usahanya PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) mengirim surat keberatan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Telkom merasa tak puas dengan kebijakan Menteri Rudiantara soal tarif baru interkoneksi yang t ... Selengkapnya
Revisi Tarif Interkoneksi Bukti Pemerintah Pro Rakyat

Revisi Tarif Interkoneksi Bukti Pemerintah Pro Rakyat

Kamis, 25 Agustus 2016 , 08:55:00

Rencana Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) merevisi tarif interkoneksi dengan persentase penurunan yang lebih besar dinilai tepat. "Ini adalah kebijakan yang pro rakyat, karena yang merasakan ini adalah rakyat secara langsung," uj ... Selengkapnya
Luhut Minta Sektor Migas Kurangi Impor

Luhut Minta Sektor Migas Kurangi Impor

Kamis, 25 Agustus 2016 , 08:51:00

Pelaksana Tugas (Plt) Menteri ESDM Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa efisiensi saat ini mutlak dilakukan terutama di sektor minyak dan gas (migas). Hal itu disampaikan Luhut kepada pejabat yang hadir dalam Penganugerahan Penghargaan Keselamat ... Selengkapnya
Analisa Kredit Bank Syariah Dituding Tak Bekerja Optimal
Rasio pembiayaan bermasalah (Non Performing Financing/NPF) perbankan syariah nasional sudah melewati batas maksimum 5 persen. Kondisi tersebut dikhawatirkan menjadi kendala utama industri perbankan syariah dilirik investor.Melirik data Otoritas Jasa ... Selengkapnya
Mandiri Terbitkan Obligasi Rp 5 Triliun

Mandiri Terbitkan Obligasi Rp 5 Triliun

Kamis, 25 Agustus 2016 , 08:18:00

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk berencana menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I dengan target indikatif Rp 5 triliun. Langkah ini diklaim sebagai bagian dari upaya diversifikasi dan perbaikan struk­tur pendanaan bank da­lam jangka panjang. Re ... Selengkapnya
KSP Pandawa Pertimbangkan Langkah Hukum

KSP Pandawa Pertimbangkan Langkah Hukum

Kamis, 25 Agustus 2016 , 05:26:00

Koperasi Simpan Pinjam Pandawa saat ini tengah diserang pemberitaan-pemberitan negatif oleh sejumlah media. Akibatnya, layanan KSP Pandawa terhadap anggotanya mulai diragukan.Kuasa hukum KSP Pandawa, Andi Syamsul merasa pemberitaan tersebut berat se ... Selengkapnya
Inilah Alasan PKS Setuju Pembentukan Panja Arus Mudik

Inilah Alasan PKS Setuju Pembentukan Panja Arus Mudik

Kamis, 25 Agustus 2016 , 00:37:00

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI menyetujui pembentukan Panitia Kerja (Panja) arus mudik 2016. Pembentukan panja dirasa bisa mengevaluasi berbagai persoalan pada arus mudik kemarin, khususnya kemacetan yang menyebabkan belasan orang meninggal ... Selengkapnya
Penurunan Tarif Interkoneksi Tak Merugikan Negara

Penurunan Tarif Interkoneksi Tak Merugikan Negara

Rabu, 24 Agustus 2016 , 21:11:00

  Rencana Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menurunkan ‎tarif interkoneksi  tidak akan merugikan negara. Dengan turunnya tarif interkoneksi, maka operator telekomunikasi ‎bisa menetapkan tarif komunikasi lebih ringan dan ... Selengkapnya
Masyarakat Jangan Takut Membanjirnya Tenaga Kerja Asing
Masyarakat Indonesia diingatkan tidak risau apalagi takut dengan banyaknya tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia. Hal itu merupakan konsekuensi dari pemberlakukan pasar bebas di kawasan Asia. Justru ‎masyarakat harus mampu menyikapi fenomena ... Selengkapnya
Holdingisasi Harus Tetap Perhatikan Pemegang Saham Publik
Publik mengetahui Perusahaan Gas Nasional (Persero) Tbk, secara gamblang dimiliki negara, bukan Pertamina. Sehingga penting digelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) sebelum PGN dilebur ke anak perusahaan Pertamina, Pertagas. "Harus ada ... Selengkapnya
Taiwan Gaet Konsumen Indonesia Lewat Lomba Lari

Taiwan Gaet Konsumen Indonesia Lewat Lomba Lari

Rabu, 24 Agustus 2016 , 13:34:00

Mengenalkan produk industri dalam negeri melalui acara lomba lari. Demikian tujuan acara yang digelar selama dua hari, 3-4 September 2016 oleh Biro Perdagangan Luar Negeri/ Bureau of Foreign Trade (BOFT) dari Kementerian Hubungan Ekonomi Taiwan di P ... Selengkapnya
Ditjen Gakkum KLKH Biarkan Negara Rugi Rp 86 Triliun Sejak 2003
Kerugian negara mencapai Rp 86,9 triliun selama 12 tahun belakangan akibat peredaran kayu ilegal. "Sejak 2003-2014 setidaknya negara kita rugi 86,9 T karena kayu tidak tercatat. Kemana perginya?" tanya peneliti hukum dari Yayasan Auriga, Syahrul Fit ... Selengkapnya
Mengapa Bu Menteri Tidak Mau Buka Kasus 23 Perusahaan Pembakar Hutan
Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLKH) Siti Nurbaya seharusnya membuka kasus 23 perusahaan yang diberi sanksi karena terbukti membakar hutan kepada publik. Demikian dikatakan peneliti hukum dari Yayasan Auriga, Syahrul Fitra kepada Kantor Ber ... Selengkapnya
Anak-Anak Indonesia Berbakat Luar Biasa

Anak-Anak Indonesia Berbakat Luar Biasa

Rabu, 24 Agustus 2016 , 10:36:00

SAYA kenal karena kebetulan pernah berkunjung ke Aljazair, Amerika Serikat, Australia, Austria, Bangladesh, Belanda, Belgia, Norwegia, Swedia, Finlandia, Ceko, Slowakia, Estonia, Latvia, Lithuania, Nepal, Mesir, Turki, UEA, India, Srilanka, Jepang, K ... Selengkapnya
Pemerintah Sebaiknya Besarkan PGN Daripada <i>Holding</i>

Pemerintah Sebaiknya Besarkan PGN Daripada Holding

Rabu, 24 Agustus 2016 , 09:56:00

Pemerintah sebaiknya membesarkan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk ketimbang dilebur dengan anak usaha perusahaan PT Pertamina, PT Pertagas melalui skema perusahaan induk (holding)."Penggabungan PGN ke Pertamina tidak mudah," kata Guru Besar Un ... Selengkapnya
Revaluasi Aset vs <i>Tax Amnesty</i> = Berlian vs Gundu

Revaluasi Aset vs Tax Amnesty = Berlian vs Gundu

Rabu, 24 Agustus 2016 , 04:03:00

TAK pelak lagi, tax amnesty alias pengampunan pajak telah menjadi program yang sangat menghebohkan. Diawali dengan percaya diri yang kelewat tinggi, pemerintah menyodorkan RRU Tax amnesty ke DPR dengan target tinggi bak hendak menggapai awan. Awalnya ... Selengkapnya
Inilah Alasan Mengapa Presiden Harus Angkat Lagi Arcandra Tahar
Proses mantan Menteri ESDM, Arcandra Tahar, terkait statusnya sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) kabarnya tengah digarap Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).Proses tersebut disebut sudah sesuai dengan UU 12/2006. Dalam pasal 20 disebutkan "Ora ... Selengkapnya